Oleh : Yohanis Wambrauw )*
Pembunuhan guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bentuk kebiadaban yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Aksi kekerasan ini bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga serangan terhadap pembangunan Papua. Ketika pendidikan dan kesehatan menjadi target, ini menunjukkan bahwa kelompok separatis lebih memilih menebar ketakutan daripada membangun masa depan. Kekerasan terhadap tenaga pendidik dan medis yang sejatinya hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bukti nyata bahwa OPM tidak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan Papua.
Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap aksi kekerasan ini. Aparat keamanan telah meningkatkan patroli dan melakukan upaya penegakan hukum agar pelaku dapat segera ditangkap. Setiap warga negara, termasuk tenaga pendidik, memiliki hak untuk hidup dan bekerja dengan aman tanpa ancaman dari kelompok bersenjata. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh aparat keamanan mencerminkan ketegasan pemerintah dalam memastikan bahwa tindakan keji seperti ini tidak terulang di masa depan.
Selama ini, OPM selalu berusaha membenarkan aksinya dengan tuduhan bahwa korban adalah mata-mata atau agen militer. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan menegaskan bahwa klaim ini tidak berdasar dan hanya digunakan sebagai alasan untuk melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Pola ini telah berulang kali dilakukan oleh OPM untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat Papua. Sebaran propaganda yang dilakukan oleh kelompok separatis bertujuan untuk menciptakan narasi bahwa mereka adalah pihak yang tertindas, padahal kenyataannya mereka justru melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri.
Serangan terhadap sekolah di Yahukimo tidak hanya merugikan para korban dan keluarganya, tetapi juga berdampak pada seluruh komunitas. Pendidikan adalah jalan menuju kemajuan, dan ketika guru menjadi target serangan, maka generasi mendatang akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Tindakan OPM ini tidak dapat dikategorikan sebagai perjuangan, melainkan bentuk nyata dari terorisme yang harus dihentikan. Jika tindakan brutal seperti ini dibiarkan, maka masa depan Papua akan semakin suram akibat hilangnya akses terhadap pendidikan yang layak bagi anak-anak Papua.
Upaya negara dalam menjaga stabilitas di Papua harus terus ditingkatkan. Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan menekankan bahwa operasi keamanan dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan bahwa masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Aparat keamanan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi langkah terbaik dalam menghadapi ancaman ini. Melalui operasi yang terukur dan profesional, aparat berupaya memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan perlindungan maksimal tanpa menimbulkan keresahan di kalangan warga sipil.
Di sisi lain, pendekatan berbasis pembangunan juga harus diperkuat. Pemerintah harus memastikan bahwa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berjalan optimal di Papua. Dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan selain terlibat dalam konflik bersenjata. OPM tidak akan memiliki daya tarik jika masyarakat merasa bahwa negara hadir dan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan mereka. Langkah konkret seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik akan menjadi senjata utama dalam melemahkan pengaruh kelompok separatis.
Masyarakat internasional juga harus lebih kritis dalam menilai situasi di Papua. OPM sering kali menggambarkan diri mereka sebagai korban ketidakadilan, padahal tindakan mereka justru menciptakan ketakutan dan menghambat kemajuan. Dunia harus memahami bahwa perjuangan yang menggunakan kekerasan terhadap warga sipil bukanlah bentuk perlawanan yang sah, melainkan kejahatan yang harus dihentikan. Oleh karena itu, narasi yang dibangun oleh OPM di tingkat internasional harus dilawan dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa mereka justru menjadi pelaku utama dalam menciptakan instabilitas di Papua.
Kejadian di Yahukimo adalah peringatan keras bahwa kelompok bersenjata masih menjadi ancaman nyata bagi Papua. Aparat keamanan harus terus bekerja keras untuk menumpas aksi teror ini, sementara pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan di Papua tetap berjalan tanpa gangguan. Tidak boleh ada lagi guru atau tenaga kesehatan yang menjadi korban kebiadaban OPM. Negara harus hadir dengan lebih kuat, lebih tegas, dan lebih adil untuk menjamin masa depan yang damai bagi masyarakat Papua.
Mendukung ketegasan pemerintah dan aparat keamanan dalam menindak OPM adalah langkah yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Tanpa dukungan penuh dari masyarakat, upaya memberantas kekerasan di Papua akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersatu untuk memastikan bahwa OPM tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan aksi terornya. Ketika pemerintah dan aparat keamanan bertindak dengan tegas, serta masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut, maka Papua akan semakin dekat menuju perdamaian yang sesungguhnya.
)* Penulis Merupakan Mahasiswa asal Papua di Surabaya