Menjemput Ramadhan dengan Pemulihan Martabat Korban Bencana Sumatera

Baca Juga

Oleh: Dewi Kartika*

Pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatera menjadi wujud nyata komitmen moral dan kemanusiaan bangsa menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah bergerak cepat dan terintegrasi memastikan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat kembali menempati hunian yang layak, memperoleh layanan dasar yang optimal, serta melanjutkan aktivitas sosial dan ekonomi dengan penuh kepercayaan diri. Pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan rasa aman, kenyamanan beribadah, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Langkah ini menegaskan bahwa kehadiran negara hadir secara konkret dan menyeluruh, menjadikan pemulihan martabat penyintas sebagai prioritas utama sekaligus simbol kebangkitan dan ketangguhan bersama menyambut Ramadan dengan semangat baru.

Ribuan unit hunian sementara dipacu penyelesaiannya pada awal Februari 2026, didukung alokasi anggaran pemulihan dan dana kompensasi kerusakan rumah yang mencapai triliunan rupiah. Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar korban bencana, terutama hak atas tempat tinggal yang layak.

Selain hunian, pemerintah juga mengarahkan fokus pada pemulihan sarana ibadah dan infrastruktur pendukung kehidupan sehari-hari. Masjid dan musala yang rusak ditempatkan sebagai prioritas rehabilitasi agar shalat tarawih dan aktivitas keagamaan dapat berjalan normal.

Di saat bersamaan, normalisasi sungai, pembersihan lumpur, serta pembukaan akses wilayah terisolasi dikebut untuk memulihkan mobilitas warga dan distribusi logistik. Di daerah seperti Aceh Timur, pemenuhan air bersih menjadi perhatian utama guna memastikan kebutuhan wudu dan konsumsi masyarakat selama Ramadhan terpenuhi secara aman.

Di luar peran negara, solidaritas sosial turut menguat melalui keterlibatan lembaga kemanusiaan. Badan Amil Zakat Nasional menempatkan pemulihan Sumatera sebagai prioritas menjelang Ramadhan.

Ketua BAZNAS RI Noor Achmad memandang rangkaian bencana tersebut sebagai panggilan kemanusiaan yang menuntut respons cepat dan berkelanjutan. BAZNAS mengonsolidasikan seluruh sumber daya zakat untuk Sumatera, memperkuat respons darurat sejak hari-hari awal bencana, sekaligus menyiapkan program pemulihan jangka menengah agar penyintas dapat bangkit dengan lebih baik.

Pendekatan kemanusiaan tersebut diterjemahkan secara konkret di lapangan. Di bawah koordinasi pimpinan BAZNAS bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Saidah Sakwan, ratusan personel dan tenaga medis diterjunkan ke wilayah terdampak, termasuk daerah yang sulit dijangkau.

Distribusi makanan siap santap, pengoperasian dapur umum, penyaluran air bersih, layanan kesehatan, hingga penyediaan fasilitas komunikasi darurat menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan hidup penyintas. Skala intervensi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan martabat tidak terpisah dari pemenuhan kebutuhan paling dasar manusia.

Memasuki fase pemulihan, BAZNAS juga menyiapkan program Kampung Cahaya Zakat berupa modular housing yang dilengkapi fasilitas keluarga, ruang ibadah, ruang pendidikan, serta ruang bersama.

Konsep tersebut menempatkan penyintas sebagai subjek pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan. Dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, program tersebut diharapkan menjadi fondasi pemulihan sosial yang lebih berkelanjutan, khususnya di wilayah yang tingkat kerusakannya tinggi.

Sementara itu, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memprioritaskan pemulihan aktivitas ekonomi rakyat menjelang Ramadhan sebagai fondasi kebangkitan kehidupan sehari-hari masyarakat terdampak.

Juru bicara Satgas, Amran, menegaskan kembali pengaktifan pasar-pasar tradisional agar sirkulasi ekonomi warga kembali berjalan normal selama bulan puasa, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

Pasar dan rumah ibadah ditempatkan sebagai dua simpul utama pemulihan karena keduanya bersentuhan langsung dengan denyut spiritual dan ekonomi warga. Ketika pasar kembali hidup dan masjid kembali ramai, proses pemulihan tidak hanya memulihkan penghasilan, tetapi juga mengembalikan ritme sosial yang menjadi penopang ketahanan masyarakat pascabencana.

Data lapangan menunjukkan progres pemulihan telah mencapai sekitar 70 persen hingga pertengahan Februari 2026, menandakan kerja kolektif yang mulai membuahkan hasil nyata di berbagai daerah terdampak.

Sebagian besar kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut berangsur kembali normal atau mendekati normal, dengan aktivitas sosial dan ekonomi perlahan pulih. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian khusus akibat tingkat kerusakan lingkungan yang masif serta keterbatasan akses dan infrastruktur dasar.

Realitas tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan martabat penyintas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan menuntut konsistensi kebijakan, keberlanjutan pendampingan, serta empati yang terus hidup agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses bangkit pascabencana.

Menjelang Ramadhan, arah pemulihan di Sumatera memperlihatkan wajah kemanusiaan negara dan solidaritas sosial yang bekerja beriringan di tengah luka bencana yang belum sepenuhnya sembuh.

Kehadiran hunian layak menggantikan tenda darurat, sarana ibadah yang kembali difungsikan, pasar rakyat yang mulai berdenyut, serta jaminan pangan dan layanan kesehatan menjadi bukti nyata bahwa para penyintas tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi masa sulit.

Proses pemulihan tersebut tidak semata membangun fisik, tetapi juga mengembalikan rasa aman, harga diri, dan ruang spiritual masyarakat yang sempat tercerabut. Bangsa Indonesia menjemput bulan suci dengan ikhtiar kolektif memulihkan martabat korban bencana, memastikan Ramadhan hadir bukan dalam bayang-bayang derita, melainkan sebagai momentum harapan untuk bangkit, saling menguatkan, dan menata kembali kehidupan dengan lebih bermakna dan berkeadilan.

*Penulis merupakan Jurnalis Isu Sosial dan Kebencanaan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini