MINEWS.ID, JAKARTA – Bersamaan dengan kampanye akbar yang dilakukan Prabowo-Sandi, beredar surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak setuju dengan pertemuan besar itu. Dia menyebutnya seperti membelah rakyat Indonesia sebagai “pro-Pancasila” dan “prokhilafah.”
“Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal ‘set up’nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap ‘Semua Untuk Semua’ atau ‘All For All,” begitu pernyataan SBY melalui suratnya.
Calon pemimpin yang berpikir dan bertekad menjadi pemimpin bagi semua saat terpilih akan menjadi pemimpin yang kokoh dan berhasil.
Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal “kawan dan lawan” untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh.
SBY mengaku sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo.
SBY juga mengaku ketidaksukaannya jika rakyat Indonesia dibelah menjadi pro-Pancasila dan prokilafah. Sebab hal itu dikhawatirkan memecah bangsa menjadi dua kubu itu dan akan terus bermusuhan selamanya.
Presiden ke-6 Indonesia itu juga tidak sepakat jika Prabowo diidentikkan dengan kilafah dan Jokowi dicap komunis.
Sejak awal narasi seperti itu, menurut SBY, tidak dipilih. Meski sudah agak terlambat narasi tersebut menurut SBY masih mungkin dihentikan dalam waktu yang sangat singkat ini.
Surat itu seperti diungkapkan Hinca untuk kepentingan internal karena ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Sjamsuddin, Wakil Ketua umum PD Syarief Hasan dan Hinca Panjaitan selaku Sekretaris Jenderal.
SBY menulis surat itu tanggal 6 April 2019 dari Singapura saat menemani mantan Ibu Negara yang masih tergolek sakit kanker darah di National University Hospital Singapura.
