Oleh: Aulia Rahman(*
Pemerintahan sedang gigih untuk bisa mencapai target swasembada pangan didukung oleh berbagai pihak. Program swasembada pangan merupakan salah satu Asta Cita yang harus diwujudkan Presiden Prabowo.
Salah satu program Asta Cita adalah memantapkan sistem pertahanan dan swasembada pangan di Indonesia. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan program ketahanan pangan agar swasembada pangan secepatnya bisa direalisasikan. Kebijakan ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Presiden Prabowo menegaskan target swasembada pangan harus segera tercapai. Indonesia tidak boleh lagi bergantung dari sumber makanan dari luar. Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bayu Krisnamurthi menyebutkan, ada tiga kebijakan nasional sepanjang Indonesia merdeka yang dapat menjadi inspirasi untuk pembangunan pertanian menuju Indonesia Emas 2045.
Pertama, kebijakan swasembada beras zaman Orde Baru. Kebijakan tersebut dinilai berhasil membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1985/1986.
Kedua, pembangunan perkebunan dan industri kelapa sawit. Hal ini pun mampu menjadikan Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir produk sawit terbesar di dunia.
Ketiga, pengembangan papaya Calina (yang lebih dikenal sebagai pepaya California). Melalui kiprah Pusat Kajian Buah Tropika IPB, pepaya Calina mampu memegang pangsa pasar hingga 75 persen sekaligus mendorong 30 persen peningkatan konsumsi pepaya.
Hal lain yang juga dapat menjadi pelajaran adalah pentingnya konsistensi dan persistensi dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Arah pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun dan kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian mencapai 28 persen. Selain itu, pendapatan per kapita ditargetkan sekitar USD 20 ribu dolar, sebagai ciri negara yang telah keluar dari jebakan masyarakat berpendapatan menengah atau “middle income trap”.
Kemandirian pangan menjadi hal yang tidak boleh ditawar, oleh karena itu program ini harus terwujud, jangan sampai negara mengalami kesulitan memenuhi pangan rakyatnya.
Program swasembada pangan merupakan program pemerintah yang seharusnya semua lini stakeholder bisa mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing seperti halnya yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan.
Sulsel mencanangkan siap menjadi penopang swasembada pangan nasional. Langkah ini tentu harus mendapat apresiasi yang tinggi dan diharapkan daerah daerah lain juga ikut gerak cepat untuk mendukung program swasembada pangan.
Dalam penyampaiannya beberapa waktu lalu Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Fadjry Djufry, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Sulsel sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menopang swasembada pangan nasional. Hal ini mendapat apresiasi luas dari mahasiswa dan akademisi.
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian, sedangkan di sektor perkebunan juga menjadi daerah yang sangat menjanjikan sehingga target untuk bisa menopang swasembada pangan nasional tersebut dinilai realistis.
Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun dibutuhkan kerja sama antar pihak bisa mencapai Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang bisa mendukung program swasembada pangan nasional.
Langkah mewujudkan swasembada pangan nasional juga didukung oleh Ketua Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Hasby Assidiq, memberikan dukungannya terhadap target tersebut. Target mewujudkan swasembada pangan nasional tidak muluk-muluk, sangat realistis. Tinggal bagaimana semangat pemerintah dan intervensi kebijakan mendukungnya. Komitmen kepala daerah ini adalah modal besar bagi Sulawesi Selatan. Hal ini juga menjadi energi bagi presiden Prabowo Subianto dan tim untuk bisa segera mewujudkan pangan yang mudah, murah, melimpah terjangkau bagi rakyatnya.
Salah satu langkah penting adalah pembenahan dan pengembangan infrastruktur pertanian, terutama sistem irigasi. Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan peningkatan produktivitas hasil pertanian sangat penting, oleh karena itu perlu juga merubah meanset masyarakat dari sifat konsumtif menjadi produktif. Selain itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia dan dukungan peralatan yang modern terintegrasi
Apresiasi serupa datang dari Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Armin Arsyad menyatakan, target yang diusung Prof Fadjry dapat menjadi warisan kebijakan strategis bagi Gubernur Sulsel terpilih di masa depan. Kepala daerah harus memberikan hal terbaik untuk membangun kemandirian pangan sehingga swasembada pangan nasional bisa cepat terwujud.
Komitmen dukungan seluruh kepala daerah dan stakeholder terhadap swasembada pangan ini sangat penting agar terjadi integrasi dalam penyediaan bibit unggul, pupuk, benih, dan kebutuhan para petani dilapangan. Hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah perbaikan irigasi harus menjadi prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengapresiasi kinerja berbagai pihak dalam mewujudkan swasembada pangan, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Pujian khusus ditujukan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang dinilai telah bekerja keras dalam mendukung ketahanan pangan.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Kementan telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendukung program ketahanan pangan, dengan sejumlah langkah strategis yang sudah dilakukan.
Salah satunya adalah kebijakan menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi, yang dinilai berhasil memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.
Dukungan masyarakat luas terhadap program swasembada pangan dan program-program lain yang diinisiasi pemerintah merupakan energi yang harus di optimalkan. Artinya masyarakat menaruh kepercayaan terhadap prosesi ketahanan pangan nasional. Kepercayaan ini harus bisa dibukti kepada rakyat yang menaruh harapan besar terhadap Pemerintah saat ini.
Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik.
