MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyelenggaraan G20 di Indonesia membawa berkah bagi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke berbagai negara di dunia.
Peran UMKM dalam kebangkitan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 tidak terbantahkan. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar terbentuk kolaborasi antara instasi dan para stakeholder UMKM agar program yang berjalan tidak sendiri-sendiri.
Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab, mengatakan salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor nonmigas yang mencapai 15,65 persen dari total ekspor nasional.
Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.
”OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujarnya.
Greatman Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD10,1 triliun. Dan 395 juta lapangan pekerjaan pada 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Greatman, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaiman sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.
“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan. Dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI, Eddy Satriya, menyebutkan kinerja ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif pada Q2-2021 dan Q3-2021 di tengah kenaikan kasus akibat varian Delta pada Juli 2021. Bahkan, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif.
“Aktivitas ekonomi yang tertahan karena varian delta di Q3-2021. Hal ini membuat seluruh aktivitas pada 2021 terkonsentrasi di Q4. Pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif. Ini pula yang mejadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 meningkat menjadi 5,2 persen,” ujar Eddy.
Eddy mengatakan, pada 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp83,19 triliun. Sementara untuk 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp451,64 triliun, Rp174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.
