Oleh: Bara Winatha*)
Pemulihan layanan publik pascabencana di tiga provinsi Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai fasilitas vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga rumah sakit, didorong untuk segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat pulih secara bertahap. Percepatan pemulihan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pelayanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan rasa aman masyarakat pascabencana.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa percepatan pemulihan fasilitas publik harus menjadi prioritas utama seluruh jajaran kementerian dan lembaga. Kepala negara menilai sekolah dan fasilitas kesehatan merupakan simpul utama pemulihan kehidupan sosial masyarakat, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus agar segera dapat melayani warga kembali. Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Prabowo menekankan pentingnya sinkronisasi data kerusakan dan kebutuhan lapangan agar penanganan tidak tumpang tindih serta benar-benar tepat sasaran. Presiden menilai keberhasilan percepatan pembangunan jembatan dan hunian darurat sebagai bukti bahwa dengan komitmen bersama, hambatan teknis dapat diatasi demi kepentingan rakyat.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri berkomitmen penuh mendampingi masyarakat terdampak sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi. Percepatan pembersihan fasilitas pendidikan menjadi fokus utama agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai kembali sesuai jadwal awal tahun ajaran. Menurutnya, keberlangsungan pendidikan anak-anak tidak boleh terhenti terlalu lama karena dapat berdampak pada masa depan generasi muda. Oleh karena itu, personel Polri bersama masyarakat dan pihak sekolah terus bergotong royong membersihkan lumpur dan sisa material bencana di puluhan sekolah terdampak.
Sigit juga menyampaikan bahwa selain sektor pendidikan, Polri memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Ia menilai hunian tersebut penting sebagai solusi jangka menengah dan panjang, agar masyarakat memiliki kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Untuk mendukung percepatan pemulihan, Polri mengerahkan lebih dari seribu personel serta alat berat di berbagai titik terdampak. Ia menegaskan bahwa pendampingan Polri tidak berhenti pada pembersihan awal, tetapi berlanjut hingga proses rekonstruksi dan relokasi selesai serta kehidupan masyarakat kembali normal.
Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah terus memantau pemulihan puluhan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana. Ia menjelaskan bahwa prioritas utama Kementerian Kesehatan adalah memastikan layanan kegawatdaruratan, hemodialisis, dan operasi bedah dapat kembali berjalan optimal. Distribusi bantuan alat kesehatan seperti ventilator, EKG, dan oksigen konsentrator terus dilakukan untuk menggantikan fasilitas yang rusak agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu.
Budi juga menekankan pentingnya memastikan tidak terjadi penumpukan pasien di unit gawat darurat serta menjaga ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan di seluruh puskesmas, termasuk di wilayah pelosok yang akses jalannya masih terkendala. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk dalam penyediaan genset dan dukungan logistik, agar layanan kesehatan primer tetap berjalan. Pemulihan sektor kesehatan tidak hanya soal bangunan, tetapi juga memastikan sistem pelayanan dan sumber daya manusia siap melayani masyarakat pascabencana.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa kementeriannya bergerak cepat mempercepat pembersihan sedimen dan penyaluran air bersih untuk mendukung operasional Rumah Sakit. Ia menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar, khususnya air bersih, menjadi prasyarat utama agar rumah sakit dapat berfungsi secara maksimal. Kementerian PU akan terus mendampingi pemerintah daerah selama masa tanggap darurat dan pemulihan hingga infrastruktur dasar benar-benar pulih dan berfungsi optimal bagi masyarakat.
Dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Makmun Murod menilai bahwa percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan pascabencana memiliki dampak strategis bagi ketahanan sosial masyarakat. Sekolah, puskesmas, dan rumah sakit bukan hanya bangunan fisik, tetapi ruang sosial yang menjaga keberlanjutan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, percepatan pemulihan layanan dasar berpotensi mempersempit kesenjangan sosial dan memutus trauma masyarakat terdampak bencana.
Makmun menilai langkah Presiden yang mendorong sinergi lintas sektor patut diapresiasi karena menunjukkan kehadiran negara dalam situasi krisis. Ia berpandangan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan model ideal penanganan bencana yang harus diperkuat ke depan. Menurutnya, pemulihan pascabencana juga perlu dibarengi dengan perencanaan mitigasi yang lebih matang agar risiko serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
Berbagai langkah yang ditempuh lintas sektor menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan layanan publik kembali berjalan secepat mungkin pascabencana. Dorongan Presiden untuk mempercepat pemulihan sekolah, puskesmas, dan rumah sakit mencerminkan kesadaran bahwa pelayanan dasar merupakan fondasi utama kebangkitan masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor, masyarakat terdampak tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga kembali memperoleh rasa aman dan kepastian layanan. Literasi publik mengenai pentingnya percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan sosial pascabencana.
*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.