Politik dan Cita-Cita

Baca Juga

MINEWS, – Kita akhiri saja sebelum segalanya membuat kita begitu letih.

Lalu apa yang harus diakhiri?

Kita mulai dulu. Yang ringkas bisa dari apa yang dikemukakan  oleh  semua Presiden Indonesia tentang Indonesia ke depan. Mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi. Simak substansi yang mereka kemukakan: Indonesia harus menuju adil makmur demi bangsanya.

Cita- cita luhurnya sama semua.

Cita-cita luhur bangsa bukanlah khayal. Ini komitmen. Bahkan dicanangkan saat memaklumkan Indonesia merdeka. Cita cita bangsa merupakan tekad dan komitmen  untuk membawa dan mengantarkan Indonesia sampai ke tangan anak cucu.

Apa cita-cita bangsa? Tak perlu di ulas lagi,. Semua warga negara wajib mafhum. Wajib tegak di situ, berjalan di situ dan menuju ke situ. Selalu  demikian. Karena berpikir sejalan dengan cita-cita merupakan sebuah keniscayaan setiap anak bangsa.

Cita-cita ini jangan diibaratkan game. Founding fathers kita memaklumkan dan  mencanangkan cita-cita, kita mengokohkannya. Jangan sebaliknya para pendiri bangsa memaklumkan kita justru mati-matian untuk merontokkannya. Ketahuilah, mempersulit perjalanan Indonesia menuju adil makmur,  galibnya juga sama dengan menjegal atau bahkan merontokkan cita-cita bangsa. Disadari atau tidak.

Tengok Orde lama. Demokrasi Orde Lama, mula-mulanya luhur. Takzim menakjubkan. Bahkan pemilu pertama 1955, dijadi potret untuk melihat kematangan berdemokrasi. Orang lain masih planga-plongo melihat demokrasi, kita sudah pemilu 1955 dan relative sempurna, demokrasinya. Ide dan gagasan menjadi instrument yang menonjol kala berdemokrasi di masa itu.

Tapi apa yang kemudian terjadi, setelah demokrasi terintis menuju cita-cita, segelintir anak bangsa tampil bikin pusing. Dirontok-rontokannya demokrasi kala itu. Kabinet yang mestinya mati-matian mikirin masa depan bangsa dengan  aktualisasi cita-cita, berubah! Bablas jadi pertarungan, bak  turnamen politik. Kabinet jatuh bangun. Ada yang umurnya 2 bulan sudah jungkir balik. Paling lama cuma 2 tahun. Ini demokrasi apa? Cita-cita apa yang diniatkan dengan model begini? Demokrasi walllahualam kah? Maka tumbanglah demokrasi.

Tak lama kemudian, demokrasi Pancasila membawa kesejukan baru. Memang selalu, ya…. selalu sesudah yang lama tumbang harapan dan angin segar muncul lagi.

Demokrasi Pancasila, berawal sejuk. Semua menaruh harapan. Kita lantas membaik dalam perintisan cita-cita. Ekonomi dijadikan kendaraan penting dalam mencapai cita-cita luhur bangsa. Awalnya secercah harapan, tapi kemudian Lagi lagi selalu. Selalu saja ada ekses yang mengambil celah dari tikungan. Demokrasi yang berkembang, mulai digerogoti oleh upaya upaya yang a-cita-cita. KKN berseliweran di semua lini. Negara merintih.

Lantas semua mulai merasa, kian hari yang didengungkan sebagai demokrasi Pancasila, kian  terasa berjarak dengan keluhuran cita cita Bersama. Maka generasi muda sebagai penghuni masa depan, protes keras. Perlawanan demi perlawan digelar. Tumbanglah rezim kokoh ini.

Bangkit  generasi  reformasi. Berlangsung sudah hampir 20 tahun. Ini “orde” yang hidup dengan tingkat keasyikmasyukan politik yang tinggi. Padahal presidennya hari ini sudah mengingatkan, mengajak kerja..kerja..kerja. Kerja untuk menuju cita-cita Bersama. Mestinya kita mengerti ini,  supaya tidak menghabiskan energi untuk ribut dengan sesama anak bangsa. Capek, saudaraku. Apalagi tantangan di depan kian dahsyat.

Maka baiknya, politik gontok-gontokan kita akhiri saja sebelum segalanya membuat kita menjadi  begitu letih. Letih oleh sontoloyo, dan jauh dari gendoruwo….

By Hussen Gani Maricar (Jurnalis)

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini