MATA INDONESIA, JAKARTA – Isu pandemi Covid 19 yang paling banyak disorot minggu ini bukanlah soal munculnya varian baru dari India. Namun Vaksin Nusantara.
Vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Dokter Terawan Agus Putranto ini memang kontroversi. Pasalnya, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) tidak memberikan izin uji klinis tahap kedua karena tidak memenuhi kaidah penelitian yang dipersyaratkan.
Kepala BPOM, Penny K Lukito menjelaskan bahwa pengembangan vaksin merupakan bentuk produk Advanced Technology di mana perlu adanya standard yang harus dipenuhi seperti aspek Good Laboratory Practice (GLP) hingga Good Manufacturing Practice (GMP) dalam proses pembuatannya.
Tak hanya itu, Penny menyebut pihaknya menemukan data keamanan uji klinis fase satu Vaksin Nusantara dihilangkan oleh peneliti sehingga tidak dapat ditelusuri keaslian datanya.
Penny melanjutkan, terdapat inkonsistensi pencatatan data pada dokumen sumber, worksheet dan case report form terhadap Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) yang dialami oleh subjek penelitian vaksin Nusantara. Ini menyebabkan tidak dapat diketahui data yang benar.
BPOM juga menemukan subyek yang seharusnya tidak dapat direkrut karena tak masuk dalam kriteria inklusi (sudah memiliki antibodi) tetapi diikutkan dalam penelitian vaksin Nusantara. Hal ini tidak sesuai dengan protokol penelitian dan menyebabkan hasil tidak valid.
Namun penelitian vaksin ini masih berlanjut. Bahkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan beberapa tokoh publik seperti Gatot Nurmantyo, Hendropriyono, Sudi Silalahi, hingga Aburizal Bakrie. Tidak berhenti sampai disitu, Vaksin Nusantara juga mendapatkan dukungan dari pasangan selebritas Anang Hermansyah dan Ashanty yang terlihat ikut menjalani pengambilan sampel darah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Alasan mereka mendukung vaksin Nusantara pun beragam, mulai dari kepercayaan terhadap dokter Terawan hingga label ‘karya anak bangsa’.
Meski begitu, BPOM yang tidak mengizinkan vaksin Nusantara karena kendala uji klinis I juga mendapat dukungan dari beberapa pihak.
Lewat pernyataan sikap, ratusan tokoh nasional dari berbagai unsur memberikan pernyataan lewat sikap bertajuk “tim BPOM majulah terus”.
Pakar tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Natalia Soebagjo, membacakan peryataan sikap yang menyebutkan bahwa setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas, perlu diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki otoritas.
Tokoh yang mendukung gerakan sosial ini, antara lain adalah A. Mustofa Bisri (Gus Mus), Ainun Najib, Ahmad Syafi’i Maarif, Akmal Taher, Alissa Wahid, Azyumardi Azra, Boediono (eks Wapres), Dicky Budiman, Emil Salim, Imam B. Prasodjo, Joko Anwar, Olga Lydia, Natalia Soebagjo, Pandu Riono, hingga Aktivis HAM Usman Hamid.
Selain tokoh, ada dua lembaga yang mendukung gerakan ini. Yakni, KawalCovid19.id dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives.
Reporter: Andhika Ilham Ramadhan
