Oleh : Rivka Mayangsari*)
Indonesia, sebagai negara agraris dengan tanah yang subur, memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan potensi pertanian yang luar biasa, Indonesia memiliki peluang besar untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Namun, tantangan besar dalam sektor pertanian telah membuat ketergantungan pada impor pangan menjadi masalah yang terus dihadapi. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beras dan memperkuat program swasembada pangan menjadi langkah strategis yang perlu didukung penuh oleh semua pihak.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk membenahi sektor pertanian Indonesia. Menurutnya, sektor pertanian tengah mengalami kemajuan signifikan. Sudaryono menjelaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya mencakup beras, tetapi juga berbagai komoditas lainnya. Pemerintah, katanya, memulai fokusnya dengan beras sebagai bahan pokok utama masyarakat Indonesia.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah memastikan semua komponen yang mendukung pertanian, seperti pupuk, penyuluh, irigasi, dan benih telah dikelola dengan baik. Pemerintah, lanjutnya, tengah bekerja keras untuk memastikan komoditas pangan utama Indonesia dapat dipenuhi dari dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Dalam kurun waktu tiga bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menyebutkan bahwa hasil positif mulai terlihat dengan adanya peningkatan signifikan dalam produksi pangan nasional.
Meski demikian, Sudaryono menekankan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama terkait dengan kesiapan Perum Bulog dalam menyerap gabah selama panen raya. Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk mengejar swasembada pangan dalam 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dicapai dengan mudah. Ia menyebutkan bahwa hal ini merujuk pada alokasi anggaran yang memadai dan pengelolaan sumber daya yang fokus.
Khudori menambahkan bahwa dengan adanya anggaran yang disiapkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta subsidi yang mendukung keberlanjutan pertanian, Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai swasembada beras. Ia menilai bahwa dukungan ini termasuk penyediaan benih, pupuk, serta infrastruktur yang menjamin ketersediaan air.
Ia juga menekankan pentingnya program swasembada beras yang berkelanjutan. Dengan adanya alokasi anggaran secara kontinu dan pengelolaan yang baik, menurutnya, program ini dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa perlu bergantung pada impor.
Kepala Biotech Center IPB University, Dwi Andreas Santosa turut memberikan pandangan mengenai target swasembada pangan. Menurutnya, target tersebut perlu diubah dari sekadar mencapai swasembada berbagai komoditas menjadi target mengerem laju impor pangan.
Ia menjelaskan bahwa jika pemerintah mampu mempertahankan impor pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan pengendalian impor yang efektif, Indonesia dapat memperkuat posisi sektor pertaniannya sekaligus memberikan perlindungan kepada petani lokal.
Kebijakan menghentikan impor beras memiliki manfaat besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Pertama, kebijakan ini akan memberikan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi mereka. Dengan adanya jaminan pasar dan harga yang stabil, petani akan lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam pertanian.
Kedua, kebijakan ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar internasional yang sering kali tidak stabil. Fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan di pasar global dapat membahayakan ketahanan pangan nasional. Dengan memproduksi kebutuhan pangan dari dalam negeri, Indonesia dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Ketiga, kebijakan ini juga akan berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan mengurangi impor, devisa negara dapat dialihkan untuk investasi di sektor lain yang mendukung pembangunan nasional.
Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program swasembada pangan dan kebijakan stop impor beras. Semua pihak, mulai dari petani, akademisi, pengusaha, hingga konsumen, perlu bersinergi untuk mewujudkan cita-cita ini.
Sebagai konsumen, masyarakat dapat mendukung program ini dengan memilih produk pangan lokal. Langkah kecil ini akan memberikan dampak besar dalam memperkuat ekonomi lokal dan mendukung kesejahteraan petani.
Pemerintah juga perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendukung program swasembada pangan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaannya.
Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam membangun infrastruktur pertanian juga sangat penting. Penyediaan teknologi modern dan pelatihan bagi petani harus menjadi prioritas agar produktivitas pertanian semakin meningkat. Dengan adanya dukungan lintas sektor ini, target swasembada pangan yang berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan.
Program swasembada pangan dan kebijakan stop impor beras adalah langkah strategis yang perlu didukung penuh untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan komitmen pemerintah, dukungan anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif dari masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama mendukung langkah ini demi masa depan pertanian dan ketahanan pangan yang lebih baik.
*) Pemerhati kebijakan publik
