Dunia Usaha Dukung Langkah Prabowo-Gibran dalam Meningkatkan Produksi Pangan Nasional

Baca Juga

Jakarta – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya peran 29 juta UMKM di sektor pertanian dan perikanan saat ini dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berkomitmen meningkatkan produksi pangan nasional dengan melibatkan dunia usaha, khususnya UMKM.

“Dari total UMKM pertanian, 99 persen di antaranya merupakan usaha perseorangan, sementara sisanya terdiri dari 0,02 persen usaha berbadan hukum dan 0,04 persen usaha lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional,” ujar Wamen Helvi Moraza dalam keterangannya.

Kementerian UMKM terus mendorong optimalisasi target penyaluran KUR sebesar 60 persen untuk sektor produktif.

Saat ini, dari total penyaluran Rp282,44 triliun, baru 57,81 persen atau Rp163,28 triliun yang tersalurkan ke sektor produktif.

Pemerintah juga menggenjot program KUR Klaster dan KUR Alsintan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

“Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan,” kata Helvi.

Wakil Menteri UMKM juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat peran UMKM di sektor pangan.

“Dengan kolaborasi yang solid, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM,” tuturnya.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti peran UMKM sebagai mitra strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini mendukung UMKM dengan pembiayaan modal hingga Rp500 juta agar dapat membeli bahan baku.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” ucap Maman di Jakarta.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Daerah Khusus Jakarta, Fahira Idris.

Menurutnya, program MBG tidak hanya memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya mengapresiasi rencana pemerintah memberikan modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG. Program MBG merupakan peluang besar bagi UMKM untuk tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Fahira dalam rilisnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, dunia usaha, khususnya UMKM, memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini