Oleh : Ricky Rinaldi
Pemulihan ekonomi pascabencana banjir di wilayah Sumatra menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Setelah fase tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar dilalui, pemerintah mengarahkan kebijakan pada penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi pemulihan jangka menengah dan panjang. Pendekatan ini menempatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja lokal sebagai aktor utama kebangkitan ekonomi di daerah terdampak, sekaligus memastikan pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh keberlanjutan mata pencaharian warga.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana harus berjalan seiring dengan upaya rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial. Pemerintah, menurutnya, tidak ingin masyarakat hanya kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi justru mampu bangkit lebih kuat dan mandiri. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa negara hadir untuk memastikan pelaku UMKM, pedagang kecil, dan pekerja lokal tidak kehilangan masa depan akibat bencana alam. Orientasi kebijakan ini menjadi penanda bahwa pemulihan ekonomi diposisikan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional.
Presiden Prabowo memandang UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang harus diprioritaskan dalam fase pemulihan. Di wilayah Sumatra, UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai penggerak distribusi kebutuhan pokok dan jasa sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan pemulihan aktivitas usaha melalui berbagai instrumen, mulai dari pendampingan, kemudahan akses pembiayaan, hingga pemulihan sarana usaha yang terdampak banjir. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kontraksi ekonomi berkepanjangan di daerah bencana.
Selain UMKM, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pekerja lokal yang terdampak langsung oleh terhentinya aktivitas ekonomi. Presiden Prabowo menekankan pentingnya membuka kembali lapangan kerja melalui program padat karya, rehabilitasi infrastruktur, serta proyek pemulihan berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat agar roda perekonomian lokal kembali berputar. Dengan melibatkan tenaga kerja setempat, pemerintah ingin memastikan manfaat pemulihan dirasakan langsung oleh warga terdampak.
Dalam kerangka kebijakan nasional, pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatra juga dipandang sebagai momentum memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bencana tidak boleh menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi sosial. Sebaliknya, proses pemulihan harus menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Stabilitas sosial dan ekonomi dinilai sebagai prasyarat utama agar pembangunan dapat kembali berjalan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah melalui lembaga kebencanaan dan kementerian terkait memastikan bahwa fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan berjalan terukur. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan fisik dampak banjir, tetapi juga pada pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. BNPB, menurutnya, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pemulihan ekonomi menjangkau kelompok yang paling terdampak, termasuk pelaku usaha kecil dan pekerja informal.
Abdul Muhari menegaskan bahwa pemetaan dampak bencana menjadi dasar dalam menyusun strategi pemulihan ekonomi. Data kerusakan dan kerugian akibat banjir digunakan untuk menentukan prioritas bantuan, sehingga intervensi pemerintah dapat tepat sasaran. Dalam konteks Sumatra, banyak wilayah terdampak banjir memiliki karakter ekonomi berbasis UMKM dan sektor informal. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi diarahkan agar mampu menghidupkan kembali aktivitas produksi dan distribusi di tingkat lokal.
BNPB juga menilai bahwa pemulihan ekonomi yang efektif membutuhkan sinergi lintas sektor. Abdul Muhari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga teknis untuk memastikan program pemulihan berjalan selaras. Dalam praktiknya, pemulihan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang menjadi penopang aktivitas usaha masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi fisik dan pemulihan ekonomi dirancang berjalan paralel.
Lebih lanjut, Abdul Muhari menjelaskan bahwa dukungan terhadap UMKM pascabencana tidak hanya berbentuk bantuan langsung, tetapi juga pendampingan agar usaha dapat kembali beroperasi secara berkelanjutan. Pemerintah mendorong agar pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan kondisi pascabencana, termasuk dalam hal manajemen usaha dan akses pasar. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan UMKM terhadap risiko bencana di masa depan, sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.
Pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatra juga mencerminkan pendekatan pemerintah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan tidak diukur semata dari selesainya pembangunan infrastruktur, tetapi dari pulihnya aktivitas ekonomi warga. Dengan memastikan UMKM dan pekerja lokal kembali produktif, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dengan fokus pada UMKM dan pekerja lokal, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak meninggalkan siapa pun. Sinergi antara kebijakan nasional yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo dan langkah teknis yang dijalankan oleh BNPB melalui Abdul Muhari mencerminkan pendekatan komprehensif dalam menangani dampak banjir di Sumatra. Melalui strategi ini, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tantangan di masa mendatang.
*) Pengamat Isu Strategis