*) Oleh : Andi Mahesa
Belakangan ini, fenomena judi online semakin meresahkan masyarakat Indonesia. Meski pemerintah sudah berupaya keras untuk menanggulangi masalah ini, praktik ilegal tersebut masih terus berkembang, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan semakin meluasnya akses internet. Keberadaan judi online tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan. Hal ini memicu respons tegas dari pemerintah, yang kini semakin mengedepankan pendekatan berbasis teknologi dan kerja lintas sektor dalam memberantas praktik tersebut. Kebijakan ini menjadi langkah krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi bangsa.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap ruang digital guna menanggulangi judi online. Dalam upaya tersebut, pemerintah membentuk tujuh Desk Program Prioritas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan. Dari tujuh desk tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab Komdigi, yaitu Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber serta Perlindungan Data Pribadi. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah judi online secara terstruktur dan terkoordinasi.
Penting untuk dipahami bahwa judi online tidak hanya merugikan individu atau keluarga yang terjerumus dalamnya, tetapi juga dapat membawa dampak lebih luas terhadap perekonomian negara. Selain itu, banyaknya praktik judi online yang tidak terkontrol juga dapat menjadi lahan subur bagi kejahatan dunia maya, seperti penipuan dan pencurian data pribadi. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan pengawasan biasa, tetapi perlu pendekatan yang berbasis teknologi, serta sinergi antar berbagai sektor terkait.
Dalam hal ini, pemerintah melalui Komdigi memperkenalkan pendekatan berbasis teknologi dalam pemberantasan judi online. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan algoritma untuk mendeteksi situs-situs judi online yang beroperasi secara ilegal. Dengan kecanggihan teknologi, pemerintah berharap dapat memonitor peredaran situs judi online secara real-time dan melakukan pemblokiran lebih efektif. Pemblokiran situs judi online yang tidak terdeteksi atau terhambat oleh cara-cara konvensional, kini diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan pula kerja sama lintas sektor untuk menanggulangi masalah ini secara menyeluruh. Komdigi, bersama kementerian dan lembaga lainnya, berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta lembaga-lembaga lainnya yang berperan dalam penegakan hukum. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada strategi yang lebih terpadu dalam mengatasi judi online, baik melalui aspek hukum, pemblokiran akses teknologi, hingga edukasi kepada masyarakat.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto, menyambut baik langkah tersebut. Menurut Wiranto, penanganan judi online harus dilakukan dengan strategi terpadu, yang mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah aspek hukum, yang mencakup penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku judi online. Tanpa ada ancaman hukum yang jelas dan tegas, praktik judi online akan terus berkembang. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menutup celah peredaran judi online.
Selain itu, Wiranto juga menyoroti pentingnya pemblokiran akses terhadap situs judi online yang masih dapat diakses oleh masyarakat. Langkah ini sangat penting karena situs-situs judi online sering kali berpindah-pindah domain dan sulit dilacak oleh pemerintah. Dengan pemblokiran akses yang lebih terstruktur dan efektif, pemerintah dapat meminimalkan dampak dari praktik ilegal ini. Tidak hanya itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi salah satu fokus penting. Dengan meningkatnya kesadaran digital, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan platform online, termasuk menghindari situs-situs judi yang tidak sah.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyusun rencana strategis yang komprehensif dalam menghadapi masalah judi online. Tentu saja, dalam pelaksanaannya, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Diperlukan kerja keras, sinergi, dan keseriusan dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. Hal ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita sebagai masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberantas judi online.
Dengan cara meningkatkan kewaspadaan, menyebarkan informasi yang benar, serta mendidik generasi muda tentang bahaya dan dampak negatif dari judi online, kita turut berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman. Setiap orang harus memahami bahwa judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penggunaan teknologi yang tepat, kita yakin bahwa praktik judi online yang merugikan ini dapat diberantas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik, di mana ruang digital digunakan untuk hal-hal positif yang membawa manfaat bagi semua pihak. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman dan bersih dari praktik ilegal, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.