Oleh: Arief Santoso )*
Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani dampak kebangkrutan PT Sritex terhadap para pekerja. Sejumlah langkah konkret telah diambil untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi serta menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi industri tekstil nasional. Pendekatan yang mengutamakan stabilitas ekonomi ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha. Keputusan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kelangsungan industri tekstil yang menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa para pekerja terdampak PHK akan kembali bekerja dalam waktu dua minggu. Kepastian ini memberikan ketenangan bagi ribuan karyawan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada PT Sritex. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan berbagai pihak guna menemukan solusi terbaik. Pemerintah juga memastikan bahwa proses ini dikawal secara menyeluruh agar seluruh hak pekerja dapat diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pembayaran pesangon, tunjangan, serta hak-hak lainnya yang mungkin timbul akibat restrukturisasi perusahaan.
Dalam proses penyelesaian, tim kurator turut memainkan peran penting. Tim Kurator PT Sritex, Nurma Sadikin, menyatakan bahwa proses rekrutmen kembali karyawan yang terdampak PHK akan menjadi prioritas investor baru. Penyewaan aset perusahaan oleh investor bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional dan mempersiapkan skema bisnis yang lebih baik di masa depan. Para pekerja yang sebelumnya terdampak PHK akan didata ulang agar dapat segera kembali bekerja sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Selain itu, skema bisnis yang lebih modern dan adaptif diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri tekstil nasional di pasar global. Restrukturisasi ini juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan efisiensi produksi sehingga perusahaan dapat bersaing dengan industri tekstil dari negara lain.
Pemerintah juga mendorong PT Sritex untuk tetap beroperasi di sektor tekstil dengan pendekatan bisnis yang diperbarui. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut bahwa komunikasi dengan investor telah berlangsung guna memastikan alih kelola perusahaan berjalan dengan baik. Dukungan terhadap industri tekstil terus diberikan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong agar perusahaan-perusahaan tekstil lainnya dapat melakukan diversifikasi produk guna memperkuat ketahanan industri di tengah tantangan global. Dengan adanya diversifikasi ini, industri tekstil nasional diharapkan lebih tahan terhadap fluktuasi permintaan global dan perubahan tren pasar.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menggandeng berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem industri tekstil nasional. Langkah ini mencakup kebijakan fiskal yang mendukung industri, pemberian insentif bagi investor yang ingin mengembangkan bisnis di sektor tekstil, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan. Dengan demikian, tenaga kerja yang terdampak tidak hanya dapat kembali bekerja tetapi juga memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi persaingan industri.
Kondisi ini mencerminkan hubungan industrial yang kondusif, di mana pekerja, serikat buruh, dan pemerintah memilih pendekatan solutif ketimbang aksi yang dapat memperkeruh situasi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan aksi unjuk rasa karena situasi yang tetap terkendali. Strategi advokasi dan negosiasi dipilih sebagai langkah utama dalam menghadapi situasi ini, mencerminkan kematangan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menjadi contoh bahwa dialog yang konstruktif dan berbasis solusi lebih efektif dibandingkan dengan aksi konfrontatif. Dengan komunikasi yang baik antara pekerja, manajemen, dan pemerintah, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menguntungkan semua pihak.
Selain itu, pemerintah juga mendorong sinergi antara sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mendukung revitalisasi industri tekstil. Skema pembiayaan yang fleksibel dan insentif pajak bagi investor baru menjadi salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan. Harapannya, langkah-langkah ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi industri tekstil dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan industri tekstil di luar negeri untuk meningkatkan akses pasar bagi produk tekstil Indonesia. Ini diharapkan dapat memperluas ekspor dan menjadikan industri tekstil nasional lebih kompetitif di tingkat global.
Dengan pendekatan yang sistematis, pemerintah membuktikan keseriusannya dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Upaya ini tidak hanya mengamankan nasib para karyawan PT Sritex, tetapi juga menjadi preseden positif bagi industri lain dalam menghadapi tantangan serupa di masa mendatang. Keberhasilan dalam menangani kasus ini dapat menjadi acuan bagi berbagai sektor industri lainnya agar tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, industri nasional dapat terus berkembang tanpa mengabaikan hak-hak tenaga kerja yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah berharap model penanganan ini dapat menjadi referensi bagi industri lainnya dalam menyusun strategi keberlanjutan usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing.
)* Penulis merupakan Pengamat Industri dan Kebijakan Publik