Oleh : Dirandra Falguni )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan UMKM, terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghapusan piutang macet UMKM, integrasi UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta fasilitasi sertifikasi halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR bagi UMKM. Sebanyak 60 persen dari total KUR yang disalurkan diharapkan dapat dialokasikan untuk sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hal tersebut menurutnya penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan penghapusan piutang macet bagi UMKM, dengan tahap pertama menyasar 67 ribu pelaku usaha kecil. Proses ini telah berjalan sejak Desember 2024 dan ditargetkan selesai pada Maret 2025.
Pemerintah juga berfokus pada integrasi UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.
Untuk meningkatkan efektivitas program, Kementerian Koperasi dan UKM juga terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank daerah. Pihaknya memastikan skema pembiayaan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.
Tiga prioritas utama pemerintah dalam penguatan UMKM tahun ini mencakup Penghapusan piutang macet bagi UMKM guna meringankan beban finansial pelaku usaha, Integrasi UMKM ke dalam program MBG untuk memperluas akses pasar mereka, Peningkatan penyaluran KUR agar lebih inklusif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pelaku usaha yang ingin meminjam hingga Rp 100 juta tidak perlu menyediakan agunan atau jaminan. Selain itu, pinjaman di bawah Rp 50 juta juga tidak lagi memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika peminjaman lebih besar daripada Rp 50 juta perlu NPWP, jika kurang Rp 50 juta tidak perlu NPWP.
Komisi VII DPR RI bersama pemerintah akan mengawasi ketat komitmen bank dalam menyalurkan KUR. Jika bank-bank yang terlibat tetap meminta agunan, pemerintah tidak akan membayarkan subsidi bunga kepada bank tersebut. Bank-bank himbara, swasta, hingga bank pembangunan daerah wajib menyalurkan KUR ini tanpa mempersyaratkan agunan, sesuai ketentuan pemerintah.
Untuk tahun 2025, pemerintah menaikkan target penyaluran KUR menjadi Rp 300 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi KUR tahun 2024 yang hanya mencapai sekitar Rp 280 triliun.
Semengtara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, mengingatkan bahwa target besar ini harus diimbangi dengan upaya maksimal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pihaknya mengharapkan target Rp 300 triliun ini tidak bernasib sama seperti tahun lalu. Perlu peran aktif Kementerian Koperasi dan UKM agar pelaksanaan KUR dapat berjalan efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi bank penyalur KUR agar lebih optimal. Bank-bank yang ditunjuk tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memiliki kapabilitas dalam menyalurkan KUR secara efektif. Selain itu, kebijakan strategis seperti penataan Komite KUR, perubahan pedoman pelaksanaan KUR, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan juga harus diperhatikan.
Program KUR harus menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga membantu pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam memperoleh sertifikat halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Kota Palu, misalnya, telah menyerahkan sertifikat kepada 43 pelaku IKM pada Rabu (5/2/2025).
Kepala Disperindag Kota Palu, Zulkifli, menyebutkan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Dari jumlah tersebut, 23 pelaku IKM mendapatkan sertifikat halal, sementara 20 lainnya memperoleh sertifikat merek HAKI. Penyerahan sertifikat ini dilakukan bertahap agar pemerintah dapat berdialog langsung dengan pelaku usaha, memahami tantangan mereka, serta memberikan solusi yang tepat.
Sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar yang mengutamakan produk halal. Sementara itu, sertifikat HAKI merek berperan dalam melindungi identitas usaha dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya.
Pihaknya berharap pelaku usaha dapat mengoptimalkan produktivitas mereka, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk, agar lebih kompetitif di pasar nasional bahkan global.
Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan UMKM. Langkah-langkah seperti peningkatan penyaluran KUR, penghapusan piutang macet, integrasi UMKM ke dalam program MBG, serta fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM.
Dengan target penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, kemudahan dalam akses pinjaman KUR tanpa agunan serta fasilitasi sertifikasi produk akan semakin memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.
Sinergi antara pemerintah, DPR, perbankan, serta pelaku usaha menjadi kunci utama dalam merealisasikan berbagai kebijakan ini. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan mandiri, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
)* Kontributor Beritakapuas.com
