Oleh : Aditi Kiran Sari )*
Pemerintah terus berupaya menjalankan reformasi fiskal dengan menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Langkah tersebut selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Dengan strategi ini, pengelolaan keuangan negara tetap efektif sekaligus memastikan sektor pendidikan tidak mengalami penurunan kualitas. Selain itu, reformasi fiskal ini menjadi langkah strategis dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan kebutuhan prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung pada masyarakat. Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tetap menjadi perhatian utama.
Selain itu, berbagai tunjangan bagi guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap dialokasikan dalam anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025. Gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kemendikdasmen pun dipastikan tersedia secara penuh.
Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap dilaksanakan sesuai jadwal guna menjamin peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah memastikan tidak ada pemotongan anggaran yang dapat memengaruhi kesejahteraan tenaga pengajar maupun akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu jalannya program pendidikan.
Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut tetap mempertimbangkan keberlanjutan program pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Operasional di unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah tetap berjalan normal tanpa ada gangguan.
Fokus utama dalam alokasi anggaran difokuskan pada peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah, akreditasi sekolah, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada digitalisasi pendidikan guna memperluas akses pembelajaran yang lebih inklusif dan modern.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Kemendikdasmen dalam menjaga kelangsungan program prioritas pendidikan. Menurutnya, belanja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman, bantuan sosial seperti PIP tidak mengalami pemotongan, serta berbagai kontrak dan belanja barang yang telah berjalan tetap dilanjutkan.
Ia juga menegaskan bahwa program prioritas yang telah dirancang pemerintah tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Keberlanjutan program pendidikan yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional tetap diutamakan agar reformasi fiskal yang dilakukan tidak menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan di berbagai daerah.
Sementara itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan tidak dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, ada sejumlah menteri yang keliru dalam memahami kebijakan efisiensi sehingga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik maupun sumber daya manusia.
Pemerintah hanya melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang tidak mendukung tujuan utama peningkatan mutu pendidikan. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antarpejabat pemerintah agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat luas.
Dahnil juga mengingatkan bahwa seluruh jajaran pemerintahan seharusnya mengikuti instruksi presiden dengan cermat. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan tetap berlandaskan pada prinsip pemerataan dan keberlanjutan.
Presiden telah menekankan bahwa restrukturisasi anggaran hanya diterapkan jika ada alokasi yang kurang tepat sehingga tidak akan berdampak negatif terhadap pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pengajar. Menurutnya, kebijakan ini harus dipandang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan aspek fundamental dalam dunia pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung program pendidikan. Dengan efisiensi yang dilakukan, ruang untuk investasi di bidang pendidikan semakin terbuka lebar, memungkinkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih maju.
Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia dan menjamin bahwa setiap anak bangsa mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani oleh kendala finansial.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kualitas pendidikan nasional. Dengan kebijakan yang disusun secara matang, anggaran negara tetap dapat dikelola secara optimal tanpa harus mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.
Reformasi fiskal yang diterapkan saat ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Keberlanjutan program pendidikan yang berbasis efisiensi ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan, sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia di kancah internasional. (*)
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara