Pemerintah Berantas Judi Online: Langkah Konkret Menuju Masyarakat yang Lebih Sehat

Baca Juga

*) Oleh: Andi Mahesa

Perjudian online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, praktik judi online tumbuh pesat, merambah berbagai kalangan dan usia. Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan moral bangsa. Menyadari dampak negatif tersebut, pemerintah melalui berbagai instansi, semakin giat melakukan upaya pemberantasan judi online. Langkah ini patut mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital(Kemenkomdigi), Nezar Patria, pemerintah secara tegas berkomitmen untuk memberantas judi online yang semakin marak. Menurut Nezar, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sebaliknya digunakan untuk kegiatan ilegal seperti perjudian. Dalam pernyataannya, Nezar menegaskan bahwa Kominfo bersama dengan sejumlah lembaga lain terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online, serta berkoordinasi dengan penyedia layanan internet untuk mempersempit ruang gerak praktik ilegal ini.

Pemberantasan judi online tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Kerja sama antar berbagai instansi sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas tindakan yang diambil. Salah satunya adalah keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melalui Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa salah satu strategi penting dalam pemberantasan judi online adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Menurut Riyadi, masyarakat yang paham mengenai manajemen keuangan yang baik akan lebih bijak dalam mengelola keuangannya dan lebih mudah mengenali tanda-tanda bahaya dari perjudian online.

Selain itu, Ismail Riyadi juga mengatakan bahwa OJK mendorong penyuluhan mengenai risiko dan dampak dari perjudian online yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga bisa menjerumuskan individu dalam masalah hukum dan sosial. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan memberikan informasi yang jelas, OJK berharap masyarakat dapat lebih kritis dalam menghadapi tawaran-tawaran judi yang semakin gencar di internet.

Tidak hanya itu, Polri melalui Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga telah mengambil langkah-langkah tegas dalam memberantas judi online. Jenderal Listyomenegaskan bahwa kepolisian telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memantau dan menindak situs judi online.

Kemudian, aparat penegakan hukum juga menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam memberantas judi online. Kapolri menambahkan bahwa tim khusus dari kepolisian telah dilibatkan untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi perjudian yang dilakukan secara daring dan memastikan pelaku-pelaku yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas judi online patut diacungi jempol. Kolaborasi yang solid menunjukkan bahwa upaya pemberantasan judi online tidak dilakukan secara parsial, tetapi dengan pendekatan yang holistik. Pemerintah telah memberikan perhatian serius untuk tidak hanya menindak praktik ilegal ini, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Edukasi ini sangat penting karena hanya dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih sadar akan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan.

Kebijakan pemerintah yang fokus pada pemblokiran situs judi online dan penindakan terhadap bandar judi juga telah menunjukkan hasil yang signifikan. Meski tantangan masih ada, dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan kerja sama antar instansi, pergerakan situs-situs judi online bisa ditekan. Pemblokiran ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam godaan yang merugikan. Terlebih, pemerintah juga terus meningkatkan sistem keamanan di dunia maya untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak generasi bangsa.

Namun, pemberantasan judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghentikan penyebaran praktik perjudian yang semakin merajalela ini. Edukasi mengenai bahaya perjudian harus dilakukan mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka tentang dampak negatif dari perjudian, baik dari sisi ekonomi maupun sisi sosial.

Tantangan terbesar adalah ketika perjudian online menyasar kalangan muda yang rentan terhadap manipulasi dan godaan yang ditawarkan oleh situs-situs judi. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran konten perjudian online, serta mengedukasi anak-anak mereka tentang bahaya adiksi judi dan dampak buruknya terhadap masa depan mereka. Pemerintah pun memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi yang jelas tentang bahaya perjudian dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya.

Masyarakat harus menyadari bahwa judi online adalah ancaman serius yang harus kita hadapi bersama. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Menghadapi masalah judi online yang semakin meluas, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencari solusi. Regulasi yang lebih ketat terhadap situs judi online dan penyedia platform permainan daring sangat penting untuk mencegah orang-orang terjerat dalam dunia perjudian ilegal ini. Oleh karena itu, mari kita dukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara Dorong Kontribusi Program Swasembada Pangan

Oleh: Puteri Mahesa Widjaya*) Indonesia memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian pangannasional melalui langkah-langkah progresif yang digerakkan oleh Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini tampil sebagai simboltransformasi pengelolaan aset negara yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapijuga berpihak pada kebutuhan strategis bangsa. Dengan visi kuat dan strategi terukur, Danantara membuktikan diri sebagai motor penggerak utama program swasembadapangan. Langkah-langkahnya mencerminkan optimisme masa depan, di mana kekuatandomestik diolah menjadi sumber daya nasional yang berdaulat. Danantara hadir bukansekadar sebagai pengelola investasi, tetapi sebagai garda depan perubahan yang membawa harapan besar bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia. Komitmen Danantara terhadap program swasembada pangan mendapat apresiasi dariberbagai pihak, termasuk legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyampaikan harapan besar agar Danantara dapat menjadi pemimpin dalam penguatan kedaulatanpangan nasional. Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas kelembagaanuntuk mengonsolidasikan aset-aset negara, termasuk lahan dan alat produksi yang belum terkelola secara maksimal. Menurutnya, banyak aset tanah milik negara, baikyang dikelola BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Perhutani, maupun ID Food, yang dapat diberdayakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan ini menjadipenguat arah kebijakan Danantara dalam memanfaatkan kekuatan domestik gunamemenuhi kebutuhan strategis bangsa. Salah satu fokus utama Danantara dalam mewujudkan swasembada pangan adalahkonsolidasi aset-aset negara berupa lahan produktif. Melalui identifikasi dan pemetaanulang terhadap lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, Danantara mengambil langkah proaktif untuk menjadikannya sebagai basis produksipangan. Lahan milik negara yang berada di bawah pengelolaan berbagai BUMN kinidiarahkan untuk mendukung pertanian strategis, termasuk komoditas pangan pokokyang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan visijangka panjang pemerintah untuk menjadikan tanah sebagai sumber dayaberkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Danantara juga mengedepankan revitalisasi pabrik dan alat produksiyang tersebar di berbagai wilayah. Dengan menghidupkan kembali fasilitas produksimilik negara, Danantara membangun fondasi industri pangan yang kuat dan efisien. Pabrik-pabrik yang telah dipulihkan akan difungsikan kembali sebagai pusat pengolahanhasil pertanian, gudang logistik, maupun sebagai pusat distribusi bahan pokok. Langkahini akan mempercepat rantai pasok, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkandaya jangkau pangan ke seluruh penjuru nusantara. Dukungan Danantara terhadap ketahanan pangan juga ditunjukkan melalui konsolidasisektor pupuk. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwadalam rencana kerja tahun 2025, industri pupuk menjadi salah satu prioritas utama. Konsolidasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan pabrik, serta penyederhanaanproses bisnis agar produksi lebih efisien. Menurutnya, strategi ini bertujuan menurunkanbiaya produksi pupuk dan memastikan ketersediaannya bagi petani di seluruh wilayahIndonesia. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Danantara tidak hanya fokuspada aspek korporasi, tetapi juga pada pelayanan terhadap kepentingan publik secaraluas. Dony juga menjabarkan bahwa Danantara telah menetapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan. Ketiga pilar ini menjadi fondasidalam optimalisasi sembilan sektor strategis BUMN, termasuk sektor pangan, pupuk, kawasan industri, dan hilirisasi komoditas. Program kerja ini mencerminkan keseriusanDanantara dalam membentuk sistem industri nasional yang tangguh dan efisien, dengan tujuan akhir mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Untuk memastikan keberlanjutan seluruh inisiatif tersebut, Danantara juga menekankanpentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, termasuk di bidang manajemen risiko, legalitas aset, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendekatan ini menunjukkanbahwa transformasi yang dilakukan Danantara bukan semata-mata pada sisi fisik atauaset, tetapi juga menyangkut reformasi manajerial yang menyeluruh. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai wajah baru dari pengelolaan investasi negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Langkah-langkah strategis Danantara juga didukung dengan kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dankomunitas lokal. Kemitraan yang inklusif ini menjadi kekuatan penting dalammempercepat implementasi program swasembada pangan secara merata di berbagaiwilayah Indonesia. Dengan memperkuat sinergi, Danantara memastikan bahwa setiapelemen dalam rantai nilai pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi, dapatberfungsi optimal. Dalam konteks pembangunan nasional, kehadiran Danantara menjadi representasi daritekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pengelolaan aset negara yang diarahkanuntuk kebutuhan rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi berdaulat. Melaluilangkah-langkah konkret yang dilakukan saat ini, Danantara tidak hanya memperkuatsektor pangan, tetapi juga meneguhkan peran strategis BUMN sebagai instrumenpembangunan nasional yang relevan dan berdampak langsung. Dengan arah yang jelas dan semangat kolaboratif yang tinggi, Danantara diyakini akanmenjadi lokomotif baru dalam mewujudkan swasembada pangan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan, dan Danantara berada di garda depan perjuangan ini, membawa harapan, solusi, danmasa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. *Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi dan Investasi
- Advertisement -

Baca berita yang ini