Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Upaya percepatan pembangunan di Papua saat ini berada pada fase krusial yang menentukan arah kemajuan wilayah tersebut dalam jangka panjang. Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama yang tidak dapat ditawar. Tanpa kondisi yang kondusif, seluruh program yang telah dirancang dengan matang berisiko tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, munculnya konten provokatif seperti film “Pesta Babi” patut disikapi secara serius karena berpotensi mengganggu harmoni sosial serta menghambat jalannya pembangunan.
Pembangunan di Papua saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penguatan sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat adat. Program-program strategis seperti pengembangan kawasan pertanian, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga penguatan konektivitas wilayah merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh. Keseriusan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Namun di tengah upaya tersebut, penyebaran film “Pesta Babi” dinilai tidak sejalan dengan semangat pembangunan yang sedang dibangun bersama. Konten yang bersifat provokatif berpotensi memunculkan persepsi negatif, memperkeruh hubungan sosial, dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dalam kondisi sosial yang masih membutuhkan penguatan persatuan dan kepercayaan, kehadiran narasi yang tidak konstruktif justru dapat memperlambat proses pembangunan serta mengganggu stabilitas yang selama ini dijaga bersama.
Sejumlah pemangku kepentingan menilai bahwa menjaga kondusivitas wilayah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, berpandangan bahwa keberhasilan program pembangunan sangat ditentukan oleh stabilitas keamanan dan dukungan masyarakat, sehingga setiap potensi gangguan, termasuk dari konten provokatif, perlu diantisipasi dengan pendekatan yang bijaksana dan terukur. Ia juga menilai bahwa pembangunan berbasis sektor pertanian yang saat ini tengah digencarkan membutuhkan situasi yang aman agar dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan oleh Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, yang menilai bahwa menjaga kedamaian dan persatuan merupakan kunci utama dalam memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ia memandang bahwa berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan hingga pemberdayaan ekonomi lokal, akan sulit mencapai tujuan apabila terganggu oleh konflik sosial yang dipicu oleh narasi provokatif. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.
Dari perspektif masyarakat adat, penolakan terhadap konten yang berpotensi memecah belah juga menjadi sikap yang tegas. Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menilai bahwa masyarakat Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera, sehingga segala bentuk provokasi yang dapat merusak harmoni sosial perlu ditolak. Ia berpandangan bahwa pembangunan yang sedang berjalan merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga harus dijaga bersama dari berbagai gangguan yang tidak produktif.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, yang melihat bahwa perhatian pemerintah terhadap Papua merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam membangun wilayah tersebut secara berkelanjutan. Ia menilai bahwa menjaga kepercayaan terhadap pemerintah menjadi hal penting agar sinergi dalam pembangunan dapat terus terjalin dengan baik. Menurutnya, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai konten yang beredar agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat merugikan kepentingan bersama.
Selain itu, aspek tata kelola dan kepastian hukum yang tengah diperkuat pemerintah juga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Program sertifikasi tanah, penataan aset, serta penguatan hak-hak masyarakat adat merupakan langkah penting dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menilai bahwa stabilitas sosial menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif tanpa hambatan yang berarti. Ia berpandangan bahwa kepastian hukum yang kuat akan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Dalam era digital yang semakin berkembang, masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang begitu cepat dan masif. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan literasi yang baik agar masyarakat dapat memilah informasi secara bijak. Konten yang bersifat provokatif seperti film “Pesta Babi” harus disikapi dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan stabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Papua merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Penolakan terhadap konten provokatif bukanlah bentuk pembatasan, melainkan upaya menjaga kepentingan yang lebih besar, yaitu terciptanya kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Dengan menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan, serta mendukung kebijakan pemerintah, Papua memiliki peluang besar untuk terus berkembang menjadi wilayah yang maju, damai, dan sejahtera.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua