Mau Ikut Tes CPNS 2019? Daftar di 6 Kementerian Ini Saja, Gajinya Gede Bos!

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 segera dibuka nih. Rencananya pendaftaran CPNS akan dimulai pada 11 November 2019. Banyak instansi, terutama kementerian, yang menjadi incaran para CPNS.

Sebanyak 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah siap menerima kamu sebagai pendaftar CPNS 2019. Apa kamu sudah mempersiapkan diri dan menentukan pilihan? Kalau belum, Minews.id akan merangkumnya dalam 6 rekomendasi kementerian dengan tunjangan gaji yang wow. Yuk simak!

1. Kementerian Keuangan

Dengan 202 formasi, Kementerian Keuangan bersiap menerima kamu para pendaftar CPNS 2019. Kamu harus tahu nih, tunjangan yang akan kamu dapat ketika bergabung di Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Bahwa tunjangan yang akan didapatkan para pegawai Kementerian Keuangan berkisar antara Rp 2.575.000 hingga Rp 46.950.000. Wah, besar juga ya. Yuk persiapkan diri kamu!

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Pendidikan memang sangat penting, karena itu lahirlah keenterian ini. Yuk kita intip, berapa sih tunjangan yang didapatkan pegaawai kementerian ini?

Tertulis pada Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomoe 136 Tahun 2018. Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa tunjangan kinerja yang diterima pegawai Kemendikbud berkisar dari Rp 2.531.250 hingga Rp 33.240.000.

3. Kementerian Perhubungan

Lebih banyak dari tahun 2018 yang hanya 934 formasi, kini Kementerian Perhubungan membuka sebanyak 1.244 formasi pada CPNS 2019. Berapa sih tunjangan kinerja kementerian ini?

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019. Membahas tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerin Perhubungan. Bahwa tunjangan yang didapatkan para pegawai berkisar antara Rp 2.531.250 hingga Rp 33.240.000.

4. Kementerian Agama

Banyaknya formasi dalam Kementerian Agama, yaitu sebanyak 5.815 formasi. Membuat kementerian ini banyak diminati oleh para pendaftar CPNS. Sepertinya masih sama dengan tahun 2018, posisi guru dan dosen masih banyak dibutuhkan oleh Kementerian Agama dalam CPNS 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Tentang tunjangan kerja bagi pagawai pemerintahan Kementerian Agama, berkisar antara Rp 1.968.00 hingga Rp 29.085.000.

5. Kementerian Hukum dan HAM

Pada tahun 2019 ini Kementerian Hukum dan HAM membuka sekitar 4.598 formasi. Kemenkumham menempati urutan ke-3 dalam kementerian/lembaga dengan formasi terbanyak.

Dilansir dari ditjenpp.kemenkumham.go.id, bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2015. Tunjangan yang didapatkan oleh pegawai negeri dalam lingkungan Kemenkumham berkisar Rp 2.211.000 sampai dengan Rp 27.577.500.

6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun ini, Kementerian ESDM membuka 187 formasi dalam CPNS 2019. Selain itu, kamu juga harus nih, besarnya tunjangan kinerja dari kementerian yang satu ini. Kementerian yang bergerak dalam energi dan sumber daya mineral ini, memiliki tunjangan yang tidak kalah besarnya dengan kementerian lain loh.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM. Bahwa tunjangan yang didapatkan oleh pegawai berkisar mulai dari Rp 1.968.000,- sampai dengan Rp 26.324.000. (Hastina/RyV)

 

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini