Oleh: Lekimi Arnes
Bagi setiap orang yang lahir dan besar di Intan Jaya, kampung bukan sekadar tempat tinggal. Kampung adalah rumah, tempat keluarga, kebun, gereja, sekolah, dan seluruh harapan masyarakat untuk hidup dengan damai. Karena itu, sebagai seorang perantau asal Intan Jaya yang kini bekerja di Kota Jayapura, setiap kabar mengenai baku tembak, korban jiwa, maupun ketakutan warga selalu menghadirkan rasa prihatin yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang ingin tanah kelahirannya terus dikenal sebagai wilayah konflik.
Harapan terbesar masyarakat sebenarnya sangat sederhana, yakni dapat menjalani kehidupan tanpa dihantui suara tembakan, tanpa rasa takut ketika berkebun, beribadah, atau mengantar anak ke sekolah. Kedamaian merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditawar. Oleh sebab itu, sudah saatnya semua pihak menempatkan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas utama.
Pernyataan Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, patut mendapat perhatian serius. Sebagai kepala daerah yang memahami langsung kondisi masyarakatnya, ia meminta TPNPB agar tidak lagi menjadikan kampung-kampung yang dihuni warga sipil sebagai lokasi aktivitas maupun kontak bersenjata dengan aparat keamanan. Seruan tersebut bukan tanpa alasan. Keberadaan kelompok bersenjata di sekitar permukiman secara otomatis meningkatkan risiko bagi masyarakat yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik.
Bupati juga mengingatkan bahwa ketika aparat keamanan melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata, warga sipil dapat berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia meminta agar kampung-kampung tidak dijadikan arena peperangan. Bahkan, ia menegaskan bahwa apabila memang ingin melakukan konfrontasi bersenjata, jangan dilakukan di tengah lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pesan tersebut menunjukkan keberpihakan seorang pemimpin kepada keselamatan rakyatnya, bukan kepada kepentingan kelompok mana pun.
Yang tidak kalah penting, Bupati juga meminta aparat keamanan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam setiap pelaksanaan tugas. Sikap ini mencerminkan pandangan yang seimbang bahwa keselamatan warga harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Dalam situasi konflik, masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban ataupun dijadikan tameng.
Peristiwa kontak tembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, yang mengakibatkan meninggalnya Okto Tigau kembali mengingatkan bahwa konflik bersenjata selalu membawa konsekuensi serius. Berdasarkan penjelasan Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, aparat menyatakan bahwa Okto Tigau merupakan Wakil Komandan Operasi Batalyon Metua Kodap VIII/Intan Jaya dan disebut terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah tersebut. Menurut penjelasan resmi tersebut, insiden bermula ketika personel TNI yang sedang melaksanakan pengamanan mendeteksi empat orang bergerak menuju pos pada malam hari. Aparat menyatakan telah memberikan peringatan sesuai prosedur, namun situasi kemudian berkembang menjadi kontak tembak. Dalam peristiwa itu, tiga orang dilaporkan melarikan diri, sedangkan satu orang terjatuh di lokasi.
Dalam negara hukum, setiap informasi mengenai suatu peristiwa memang perlu disampaikan secara utuh dan dapat diverifikasi. Namun demikian, yang tidak boleh diabaikan adalah dampak nyata dari konflik berkepanjangan terhadap masyarakat Intan Jaya. Selama kelompok bersenjata masih beroperasi di sekitar kampung-kampung, masyarakat akan terus hidup dalam ketidakpastian. Aktivitas ekonomi terganggu, pelayanan pendidikan dan kesehatan terhambat, serta pembangunan menjadi sulit berjalan optimal.
Sebagai perantau, saya melihat banyak putra-putri Intan Jaya yang berhasil menempuh pendidikan dan bekerja di berbagai daerah. Mereka memiliki mimpi untuk kembali membangun kampung halaman. Akan tetapi, mimpi tersebut akan sulit terwujud apabila situasi keamanan tidak kunjung membaik. Investasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesempatan kerja semuanya memerlukan kondisi yang aman dan kondusif.
Karena itu, seruan agar TPNPB meninggalkan kawasan permukiman warga bukan sekadar kepentingan pemerintah atau aparat keamanan, melainkan juga kepentingan masyarakat Intan Jaya sendiri. Tidak ada pembangunan yang dapat berlangsung di tengah rasa takut. Tidak ada masa depan yang cerah apabila anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang konflik.
Sudah waktunya seluruh elemen masyarakat bersatu mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian. Pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kampung-kampung kembali menjadi tempat yang aman bagi setiap keluarga. Intan Jaya seharusnya dikenal karena kekayaan alam, budaya, dan semangat masyarakatnya, bukan karena konflik yang berkepanjangan.
Masyarakat juga perlu bersikap bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Di tengah situasi konflik, informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, penting untuk merujuk pada informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta menunggu proses klarifikasi apabila terdapat perbedaan klaim mengenai suatu peristiwa. Terlepas dari berbagai narasi yang berkembang, yang paling utama adalah memastikan bahwa masyarakat sipil tidak lagi menjadi korban konflik. Semua pihak yang terlibat dalam kekerasan memikul tanggung jawab untuk tidak membawa konflik ke tengah permukiman warga. Harapan masyarakat Intan Jaya tetap sama: hidup damai, aman, dan terbebas dari rasa takut.
(* Penulis merupakan Pekerja Swasta di Jayapura Kelahiran Intan Jaya