Lukman Edy Sebut BPN Lakukan Kebohongan ‘Stadium Empat’

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Maraknya berita bohong alias hoax yang tersebar di media massa maupun media sosial terkait Pilpres 2019, membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ‘gerah’.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy mengatakan, demi mendongkrak elektabilitas dan menarik hati masyarakat pihak oposisi ternyata telah melakukan tindak kebohongan stadium empat.

“Saya dapat menyimpulkan bahwa yang dilakukannya adalah kesengajaan, ini semua adalah kebohongan,” ujarnya, Sabtu 23 Februari 2019.

Menurut Lukman, hal tersebut terbukti dengan beberapa fakta terkait. Yakni, pertama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebut mulanya Prabowo akan berpasangan dengan tokoh ulama. Namun faktanya Prabowo menggandeng Sandiaga Uno seorang pebisnis.

Fakta kedua adalah kasus operasi plastik Ratna Sarumpaet yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Ketiga, untuk membuat lemah Joko Widodo dan meningkatkan elektabilatas Prabowo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lepas dari serangan kubu Prabowo-Sandi.

“KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga dikriminalisasi, banyak kasus hoax menyerang KPU. Pihak mereka merekayasa agar masyarakat tidak percaya kinerja KPU,” katanya.

Fakta terakhir mengungkap, puisi Munajat 212 milik Neno Warisman yang dikecam berbagai pihak karena dinilai mengancam tuhan.

“Dikatakan bahwa tidak akan ada lagi orang menyembah ALLAH SWT  kalau Jokowi Menang. Terkutuklah orang orang yang mendesain ‘doa sesat’ ini,” ujarnya.

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini