Oleh: Dwi Saputri*)
Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi tonggak strategis dalam memperkuat arsitektur ketenagakerjaan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Regulasi ini mencerminkan kemajuan signifikan dalammemastikan bahwa seluruh bentuk pekerjaan, termasuk sektor domestik, mendapatkanpengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara. Negara menegaskankomitmennya untuk menghadirkan sistem kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT merupakan capaian penting dalam perjalanan bangsa menuju sistem ketenagakerjaanyang lebih berimbang. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadappekerja rumah tangga sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Momentum ini sekaligus memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial, serta menjadisimbol hadirnya negara dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.
UU PPRT menghadirkan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja rumahtangga. Hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan kini menjadi bagiandari sistem yang terintegrasi, didukung dengan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Selain itu, pengaturan hubungan kerja yang lebih jelas menciptakan kepastian dan transparansi, sehingga mendorong terciptanya ekosistem kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskanbahwa UU PPRT juga memperkuat posisi sektor domestik dalam kerangka care economy atau ekonomi perawatan. Peran pekerja rumah tangga dalam mendukungpengasuhan anak, perawatan lansia, serta pendampingan bagi penyandang disabilitaskini diakui sebagai bagian penting dari sistem sosial dan ekonomi nasional. Pengakuanini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi ketahanan keluarga sekaligusmendorong produktivitas nasional secara menyeluruh.
Dengan adanya pengakuan terhadap sektor care economy, kontribusi pekerja rumahtangga tidak lagi dipandang terbatas pada ruang domestik, melainkan sebagai elemenpenting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkanbahwa pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada sektor formal, tetapi juga pada sektor-sektor penunjang yang selama ini berperan besar dalam menjagakeberlangsungan kehidupan sosial.
Pemerintah juga memastikan bahwa pekerja rumah tangga mendapatkan aksesterhadap sistem perlindungan yang responsif dan terintegrasi. Layanan pendampingan, perlindungan hukum, serta akses terhadap berbagai program pemberdayaan menjadibagian dari strategi besar dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pendekatan inimenunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi juga melaluiimplementasi kebijakan yang konkret dan berdampak langsung.
Komitmen pemerintah semakin diperkuat melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi yang solid memastikan bahwa seluruh perangkat kebijakanberjalan secara selaras, mulai dari penyusunan aturan turunan hingga implementasi di lapangan. Langkah ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa UU PPRT dapatdioperasionalkan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa perlindungan terhadappekerja rumah tangga merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam mewujudkankeadilan sosial. Pernyataan ini mempertegas bahwa kebijakan tersebut merupakanwujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Dengan demikian, UU PPRT menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasinegara sebagai pelindung seluruh rakyat.
Ke depan, implementasi UU PPRT akan terus diperkuat melalui penyusunan regulasiteknis yang komprehensif dan aplikatif. Standar kerja, mekanisme perlindungan, sertasistem hubungan industrial yang modern akan menjadi fokus utama dalam memastikankeberhasilan kebijakan ini. Pendekatan berbasis sistem ini diharapkan mampumenciptakan lingkungan kerja yang profesional sekaligus berkeadilan.
Upaya sosialisasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilanimplementasi UU PPRT. Edukasi kepada masyarakat dilakukan secara masif untukmembangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghormati hak-hak pekerjarumah tangga. Dengan meningkatnya pemahaman publik, diharapkan tercipta budayakerja yang lebih inklusif dan saling menghargai.
Selain itu, penguatan kapasitas pekerja melalui pelatihan dan sertifikasi profesi menjadilangkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Profesionalisasisektor ini tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja, tetapi juga membukapeluang yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan. Dengan dukungan kebijakanyang tepat, pekerja rumah tangga dapat berkembang menjadi tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.
UU PPRT menjadi bukti nyata bahwa negara terus bertransformasi dalammenghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Regulasi inimencerminkan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhanekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Dengandemikian, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.
Pada akhirnya, pengesahan UU PPRT menegaskan fondasi kuat bagi terwujudnyaIndonesia yang semakin adil, sejahtera, dan berkeadaban. Negara tidak hanyamenjalankan fungsi regulatif, tetapi juga tampil sebagai pelindung sekaligus motor penggerak transformasi sosial yang inklusif. Kebijakan ini memperlihatkan arahpembangunan nasional yang berorientasi pada manusia, di mana setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan, kepastian, dan kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, kemajuan bangsa tercermin dari kemampuan negara dalammemastikan kesejahteraan yang merata serta penghormatan terhadap martabatseluruh rakyat Indonesia.
*) Pemerhati isu sosial-ekonomi