Lagi, Wapres JK Memuji Sosok Jokowi sebagai Presiden

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Lagi-lagi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melontarkan pujian untuk sosok Joko Widodo sebagai Presiden RI yang dianggapnya tak pernah mementingan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri.

“Saya sudah 4,5 tahun bersama pak Jokowi, tak pernah sekalipun dia bicara soal proyek pribadi. Tidak ada dan tidak pernah,” kata JK dalam sambutannya di Silaturahmi Nasional Institut Lembang Sembilan Sembilan Tahun 2019 di Jakarta, Sabtu 23 Februari 2019.

Menurut JK, Jokowi sebagai presiden adalah sosok demokratis yang tak pernah mengambil keputusan sepihak dan selalu membawanya ke meja rapat.

Jokowi juga disebut selalu ingin menciptakan suasana kebersamaan dengan jajarannya. Bahkan, saking seringnya rapat, JK mengaku ia sampai harus pindah kantor dekat presiden agar lebih mudah hadir dalam pertemuan jika diminta presiden.

“Jokowi sangat demokratis, tidak memaksa kehendak. Jadi dia tidak mungkin otoriter,” kata JK.

Selain itu, JK juga menyampaikan Jokowi tak pernah melakukan praktik nepotisme yang menguntungkan keluarganya. Padahal, menurut JK, jika mau melakukan itu bagi Jokowi sangat mudah, seperti membagi-bagi proyek.

JK kagum dengan keluarga Jokowi, terutama dua anaknya yang merintis usaha sendiri tanpa proyek-proyek yang diberikan oleh ayahnya sebagai presiden.

Politikus senior Partai Golkar itu menambahkan, dalam menjalankan kenegaraan wajib diusahakan secara demokratis dan tidak melanggar aturan. Hal itu pun tercermin dari sikap Jokowi yang ingin memajukan bangsa.

“Maka, kenapa saya di mana-mana juga berbicara saya memilih pasangan 01, karena itu bahwa itu tidak akan menjerumuskan bangsa,” ucap JK.

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini