KPU Buka-bukaan Soal Lambatnya Proses Rekapitulasi Suara

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – KPU belakangan ini menjadi sasaran protes dari sejumlah pihak atas kinerjanya yang disebut belum maksimal dalam Pemilu 2019 ini. Salah satu masalah KPU yang paling disoroti adalah lambatnya proses rekapitulasi hasil pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, keterlambatan rekapitulasi itu karena di tingkat kecamatan paling lama prosesnya dan membutuhkan waktu lebih ekstra.

Pada tingkat kecamatan, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara PPK, PPS, Panitia Pengawas, hingga saksi terkait verifikasi formulir C1 dengan hasil perhitungan suara.

“Di tingkat kecamatan, selisih angka betul-betul dicocokkan lagi, diverifikasi, adu data atau dikoreksi,” kata Pramono di Jakarta, Selasa 30 April 2019.

Jika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah matang dan seluruh persoalan telah diselesaikan, maka rekap tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bisa berlangsung lebih cepat.

Ia yakin proses rekapitulasi hasil penghitungan suara si tingkat kecamatan bisa cepat selesai dan berlanjut ke tingkat berikutnya, sebelum 22 Mei 2019.

“Kita optimis, hasil rekapitulasi selesai sesuai target jadwalnya,” ujar Pramono.

Meski banyaknya terjadi perdebatam, Pramono berkata hal itu adalah bagian dari dinamika dalam rekapitulasi suara. Ia pun mengajak seluruh elemen untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang muncul saat ini.


Berita Terbaru

Arah Kebijakan Fiskal Presiden Dorong Optimisme Dunia Usaha

Oleh: Hanif Putra )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa optimisme baru bagi dunia usahadan arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasiekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan global sekaligusmempercepat pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam menyampaikan kerangkakebijakan fiskal dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuatkepercayaan publik dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikanbahwa arah pembangunan ekonomi nasional berada dalam kendali yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupabonus demografi, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber dayaalam yang melimpah. Pemerintah memandang kombinasi tersebutmenjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.Pemerintah Indonesia optimistis pasar domestik nasional memilikikapasitas yang sangat besar dan mampu menjadi penggerak utamapertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilaiIndonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhanekonomi dunia.Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan ketangguhan ekonomiIndonesia melalui capaian ekspor sejumlah komoditas strategis sepanjang2025. Pemerintah mencatat minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduanbesi menjadi penyumbang devisa besar bagi negara dengan nilaimencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan global. Potensi ekonominasional juga dinilai masih sangat besar karena Indonesia memilikisumber daya strategis lain seperti nikel, tembaga, logam tanah jarang, minyak bumi, dan kekayaan maritim yang belum dimaksimalkansepenuhnya.Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuattata kelola ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannegara. Presiden Prabowo menilai peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi langkah penting agar kemampuan fiskal Indonesia semakin kuat dan mampu mendukungpembangunan jangka panjang.Pemerintah Indonesia juga mendorong upaya introspeksi nasional dalampengelolaan ekonomi agar kekayaan alam Indonesia benar-benarmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini dinilaipenting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangiketergantungan terhadap tekanan ekonomi global.Arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden mendapat sambutanpositif dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini