Oleh : Maya Sasmita )*
Pemerintah kembali menunjukkan taringnya. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menegaskan bahwa tidak adaseorang pun yang kebal hukum.
Langkah tersebut berdiri sejajar dengan upaya serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengejar buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, yang saat ini tengahmenunggu proses persidangan ekstradisi di Singapura. Dua peristiwa besar itu menegaskansatu hal mendasar: komitmen KPK dalam memberantas korupsi tetap kuat dan konsistentanpa pandang bulu.
Dewan Pengawas KPK turut menyoroti dan mengawal perkembangan kasus ekstradisi Paulus Tannos. Anggota Dewas, Benny Mamoto, menilai seluruh proses yang telah ditempuhlembaga antirasuah tersebut berjalan optimal.
Sebagai mantan pejabat Interpol, Benny memahami dinamika hukum lintas negara, termasukrumitnya proses pemulangan buronan dari Singapura. Ia menyebut langkah KPK sudahsesuai prosedur, mulai dari koordinasi dengan kementerian terkait hingga menghadapi proses persidangan di pengadilan Singapura. Benny menegaskan bahwa semua tahapan yang dilakukan tidak bisa dianggap setengah hati, karena keputusan akhir memang bergantungpada pengadilan di negara tersebut.
Penegasan Dewas KPK tersebut mengonfirmasi keseriusan institusi dalam membongkarskandal besar e-KTP. Publik tentu masih ingat, kasus e-KTP menjadi salah satu catatan kelamdalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Upaya memulangkan Paulus Tannos menjadi simbol bahwa keadilan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Meski membutuhkan waktu panjang, keuletan KPK dalam mengawal ekstradisiitu patut diapresiasi sebagai wujud kesungguhan dalam menuntaskan kasus besar yang sempat menyeret banyak pihak.
Di sisi lain, operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer memperlihatkan wajah nyata dari penegakan hukum tanpa kompromi. Noel diamankanbersama sejumlah orang lain terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasiKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Barang bukti berupa uang, kendaraan, dan dokumen berhasil disita dalam operasi tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa jabatan tinggi tidak menjamin seseorang dapat lolos darijeratan hukum ketika terbukti terlibat dalam praktik korupsi.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakansikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung pemberantasan korupsi. MenurutDasco, Presiden tidak pernah memberi ruang bagi siapapun di lingkaran kekuasaan untukbersembunyi di balik jabatan.
Prabowo disebut tidak akan melindungi pejabat atau pembantu kabinet yang terbuktimelakukan perbuatan tercela. Sikap tersebut menjadi pesan moral bahwa negara tidakmentoleransi penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apa pun.
Pernyataan Dasco sekaligus menguatkan bahwa langkah KPK menjerat Noel tidak berdirisendiri, melainkan sejalan dengan komitmen pemerintah yang menekankan integritas. Penangkapan pejabat setingkat wakil menteri melalui OTT menjadi bukti bahwa hukumberlaku bagi siapa saja. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga penegakhukum mendapat suntikan energi baru.
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengapresiasi penuh langkah tegas KPK. Ia menilai penangkapan terhadap Noel menunjukkan konsistensi lembaga tersebut dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Menurut Adi, penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menjagademokrasi dan memperkuat kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik kotor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapanhukum.
Dua langkah besar yang terjadi hampir bersamaan, yakni pengejaran Paulus Tannos dan OTT terhadap Wamenaker, menegaskan bahwa KPK tidak hanya bekerja pada level simbolik. Tindakan tersebut merupakan bukti konkret dari keberanian dan konsistensi dalammenegakkan hukum.
Tidak ada yang kebal, baik buronan internasional maupun pejabat aktif di kabinet. Pesan inipenting untuk disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa hukum benar-benar berdiridi atas semua kepentingan.
Lebih jauh, publik perlu melihat dua langkah itu sebagai momentum penting dalammemperkuat kembali kepercayaan terhadap lembaga antirasuah. Kritik terhadap KPK memang sering bermunculan, namun fakta di lapangan menunjukkan lembaga tersebut tetapberupaya keras menjaga integritasnya. Pengejaran terhadap buron besar yang melibatkanskandal nasional serta penindakan terhadap pejabat aktif merupakan kombinasi nyata darikeberanian dan ketegasan.
Dalam konteks lebih luas, pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang proses hukum, tetapi juga tentang membangun budaya politik dan birokrasi yang bersih. Dukunganpublik sangat dibutuhkan agar langkah KPK tidak terhenti di tengah jalan. Semakin tinggipartisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, semakin kecil peluang bagipraktik korupsi untuk tumbuh subur.
Tidak ada satu pun individu yang bisa berlindung di balik status sosial, jabatan, atau jaringankekuasaan. Operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker dan proses ekstradisi Paulus Tannosmenjadi bukti kuat bahwa hukum berjalan apa adanya. KPK melalui tindakannyamenegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan kerja nyata yang terus bergerak maju.
Pada akhirnya, dua peristiwa besar tersebut memberi pesan yang sangat jelas: hukumtidak mengenal kebal. Siapa pun yang berani menyelewengkan amanah publik harussiap menghadapi konsekuensinya. Komitmen kuat KPK dalam menegakkan keadilanharus terus didukung agar semangat pemberantasan korupsi tidak pernah padam. (*)
)* Penulis merupakan Pengmat Kebijakan Publik