Oleh : Vania Salsabila Pratama )*
Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akandiberlakukan mulai 1 Januari 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalammemperkuat stimulus ekonomi tanpa membebani rakyat.
Dalam kebijakan tersebut, kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari PPN, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga dengan baik. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah berpihak pada kelompok rentan sambilmemastikan keberlanjutan pembangunan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa prinsip keadilan dan gotong royong menjadi landasan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan PPN 0% berlaku untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, serta angkutanumum.
Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompokmasyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga memberikansubsidi untuk barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita.
Dukungan tersebut diiringi dengan alokasi stimulus senilai Rp265,6 triliun pada tahun 2025 yang diarahkan pada perlindungan sosial dan insentif perpajakan. Mayoritas manfaat dari insentif tersebut dinikmati oleh rumah tangga, UMKM, dan dunia usaha.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak adalah instrumen penting dalampembangunan berkelanjutan. Dengan penyesuaian tarif PPN, pemerintah memilikiruang lebih luas untuk memperkuat pembiayaan subsidi dan bantuan sosial.
Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan, di mana masyarakatyang mampu membayar pajak sesuai kewajiban, sedangkan kelompok tidak mampumendapatkan perlindungan bahkan bantuan langsung. Langkah ini tidak hanyamendukung keberlanjutan fiskal, tetapi juga menjadi bagian integral dalammendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menjelaskanbahwa kebijakan ini adalah implementasi amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambatpada 1 Januari 2025.
Airlangga memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, pemerintah menanggungkenaikan PPN sebesar 1% untuk bahan pangan tertentu yang menjadi kebutuhandasar masyarakat. Kebijakan ini dirancang agar tidak memberatkan kelompok rentansambil tetap memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara.
Airlangga menambahkan bahwa penyesuaian tarif ini tidak hanya mendukungpendapatan negara, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuatperekonomian nasional. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih besar bagipemerintah untuk meningkatkan anggaran pada sektor-sektor yang menyentuhlangsung kehidupan rakyat.
Alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penyesuaian tarif PPN tidak hanya memenuhi mandat undang-undang, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui proses pembahasan yang mendalam bersama DPR.
Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fiskal dalammerumuskan kebijakan ini. Deni menegaskan bahwa prinsip keadilan tetap menjadilandasan utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tersebut. Langkah ini dirancanguntuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama merekayang paling rentan.
Menurut Deni, kenaikan tarif PPN sebesar 1% diharapkan mampu meningkatkanpendapatan negara tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kelompokmasyarakat rentan. Stimulus yang diberikan pemerintah tidak hanya menyasarmasyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung dunia usaha dan UMKM melalui berbagai insentif perpajakan. Pendekatan komprehensif ini memastikanbahwa kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusifdan berkelanjutan.
Dengan fokus pada keadilan dan perlindungan sosial, kebijakan penyesuaian tarifPPN ini menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya menjaga keseimbanganantara kebutuhan fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat kecil. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan pembangunan memerlukan dukungan dari seluruhlapisan masyarakat, dengan tetap memberikan prioritas kepada kelompok rentan.
Langkah strategis tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakansistem perpajakan yang adil dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Penyesuaian tarif PPN sebesar 12% bukanlah ancaman bagi daya beli masyarakat, melainkan menjadi solusi untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan memperluas manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam hal kebutuhan pokok, masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan inimemastikan barang-barang esensial tetap bebas dari PPN. Hal ini menunjukkanbahwa pemerintah terus berpihak pada rakyat yang selama ini menjadi prioritasutama.
Adanya penyesuaian tersebut memberikan pemerintah ruang lebih besar untukmengoptimalkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaanekonomi. Selain itu, kebijakan ini memberikan kepastian bahwa pembangunanekonomi tidak akan meninggalkan kelompok masyarakat rentan. Prinsip keadilanyang menjadi landasan kebijakan ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakatmerasakan manfaat yang nyata.
Secara keseluruhan, kebijakan penyesuaian tarif PPN menjadi bukti bahwapemerintah mampu menjalankan prinsip keadilan dalam perpajakan. Denganpendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, langkah ini menjadicontoh bagaimana kebijakan fiskal dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan kepadarakyat bukan hanya sebuah komitmen, melainkan wujud nyata dalam setiapkebijakan strategis yang diambil.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
