Oleh : Nur Annisa Salsabillah )*
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai perubahan penting dalam wajah demokrasi hukum Indonesia.
Regulasi tersebut tidak hanya mengakhiri ketergantungan pada hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga mempertegas komitmen negara dalam menjaga kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Di tengah kekhawatiran sebagian publik, substansi KUHP dan KUHAP baru justru memperlihatkan penguatan jaminan atas ruang kritik yang sah.
Pemerintah memosisikan pembaruan hukum pidana sebagai instrumen koreksi, bukan pembatasan demokrasi. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dirancang dengan pendekatan kehati-hatian agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi, sekaligus mencegah penyalahgunaan ujaran yang merendahkan martabat personal. Prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam merumuskan pasal-pasal yang selama ini dianggap sensitif, terutama terkait penghinaan terhadap pejabat publik dan lembaga negara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembedaan antara kritik dan penghinaan telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia.
KUHP baru, menurutnya, tidak mengubah esensi tersebut secara drastis. Kritik dipahami sebagai penyampaian analisis yang menjelaskan letak kekeliruan suatu kebijakan sekaligus menawarkan jalan keluar, sedangkan penghinaan merujuk pada penggunaan kata atau ekspresi yang merendahkan martabat seseorang. Penegasan konseptual tersebut memberikan kepastian bahwa kritik yang berorientasi pada kepentingan umum tidak dapat dipidana.
Perbedaan mendasar justru terletak pada sifat delik penghinaan yang kini dirumuskan sebagai delik aduan terbatas. Yusril menjelaskan bahwa proses hukum hanya dapat berjalan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan secara langsung.
Presiden, wakil presiden, atau pimpinan lembaga negara tidak dapat diwakili oleh pendukung, staf, maupun pihak ketiga lainnya. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai katup pengaman agar hukum pidana tidak digunakan sebagai alat pembungkaman kritik publik.
Pendekatan serupa terlihat dalam penegasan klausul pengecualian pidana bagi kritik demi kepentingan umum. Pemerintah menilai bahwa hukum pidana harus mampu membedakan kritik kebijakan dengan serangan personal.
Dengan rumusan tersebut, ruang diskursus publik tetap terbuka, sementara martabat individu terlindungi dari serangan yang bersifat merendahkan. Tafsir terhadap batasan tersebut diharapkan berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi yang sehat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkuat argumen bahwa KUHP dan KUHAP baru tidak disusun untuk membatasi kebebasan berdemokrasi. Proses penyusunan regulasi tersebut, menurutnya, melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
Model partisipasi bermakna tersebut menjadi jaminan bahwa suara publik turut membentuk substansi hukum, bukan sekadar formalitas prosedural. Dengan fondasi tersebut, kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana modern.
Aspek prosedural dalam KUHAP baru juga memainkan peran penting dalam melindungi kebebasan kritik. Penguatan hak pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan serta pengaturan syarat penahanan yang lebih objektif mengurangi potensi kriminalisasi berbasis tafsir sepihak. Sistem tersebut memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan proporsional dan menghormati hak asasi manusia.
Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti kesalahpahaman publik terhadap pengaturan demonstrasi dalam Pasal 256 KUHP. Norma tersebut, menurutnya, tidak mewajibkan izin aparat keamanan, melainkan mengatur kewajiban pemberitahuan demi ketertiban umum dan perlindungan hak masyarakat lain.
Pemberitahuan tersebut justru memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara unjuk rasa, karena tanggung jawab pidana tidak serta-merta dibebankan ketika potensi gangguan muncul di luar kendali penyelenggara.
Prof. Eddy juga menegaskan bahwa pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara telah diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ruang lingkup delik aduan dibatasi secara ketat hanya pada enam lembaga negara, serta hanya dapat diajukan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. Formulasi tersebut memperkecil peluang kriminalisasi kritik sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
Keseluruhan pengaturan dalam KUHP dan KUHAP baru ini telah menunjukkan kemana arah reformasi hukum pidana Indonesia, yang mana saat ini sudah menjadi jauh lebih demokratis dari sebelumnya.
Pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif dan korektif mempertegas bahwa hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai alat represi. Dalam kerangka tersebut, kebebasan kritik tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai elemen penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.
Dengan membaca seluruh poin dalam keberlakuan regulasi itu secara utuh, maka sebenarnya sudah dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa kekhawatiran segelintir pihak terhadap penyempitan ruang kritik merupakan hal yang sama sekali tidak beralasan dan juga tidak terbukti.
Alih-alih mempersempit ruang kritik dan hak demokrasi, sebaliknya, KUHP dan KUHAP baru justru telah menyediakan adanya pagar hukum yang kini menjadi jauh lebih jelas, proporsional, dan juga berkeadilan.
Pada era baru pelaksanaan penegakan hukum tersebut, maka kebebasan demokrasi dan juga termasuk menyampaikan kritik telah memperoleh jaminan yang jauh lebih kuat melalui mekanisme hukum yang dirancang sedemikian rupa agar lebih transparan, partisipatif, dan juga terus menghormati hak asasi manusia. (*)
)* Penulis merupakan Pegiat Literasi Hukum