Inilah Menteri Luar Negeri RI yang Terlama dan Tersingkat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dari sekian banyak menteri dan kementerian yang paling populer sepanjang sejarah Indonesia, Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Menteri Luar Negeri (menlu) adalah yang paling populer.

Kementerian ini berdiri pada 19 Agustus 1945, tepat hari ini 76 tahun lalu. Namun, penunjukan Menteri Luar Negeri baru pada 2 September 1945 ketika Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo yang dikenal sebagai penyusun teks Proklamasi Kemerdekaan RI ditunjuk Soekarno dan Hatta untuk mengisi posisi ini.

Di awal kemerdekaan, salah satu tugas kementerian ini adalah melakukan diplomasi menggalang dukungan kemerdekaan Indonesia. Ini tugas yang tidak mudah. Achmad Soebardjo dianggap tidak mumpuni untuk mengalang diplomasi ke luar, sehingga dia hanya menjabat 3 bulan.  ada 14 November posisinya digantikan oleh Sutan Syahrir yang merangkap sebagai Perdana Menteri. Kawan dekat Soekarno dan Hatta ini menjalani tugas sampau 27 Juni 1947.

Achmad Soebardjo (Menlu)
Achmad Soebardjo (Menlu)

Turunnya posisi Syahrir sebagai Perdana Menteri yang mewakili Partai Sosialis Indonesia digantikan oleh Amir Syarifuddin. Ia menunjuk Agus Salim. Ia menjadi Menlu pada 3 Juli 1947 – 4 Agustus 1949.

Nah ada yang menarik. Saat Belanda menangkap Soekarno dan Hatta di Yogyakarta, maka berdirilah Pemerintahan Darurat. Karena kabinet vakum, maka Syafruddin Prawiranegara sementara mengamil alih pemerintahan.  Alexander Andries Maramis, menjalani peran sebagai Menteri Luar Negeri mulai 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949.

Pada masa Kabinet Hatta II, Agus Salim kembali menjabat tepatnya 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949 dan berlanjut saat Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 20 Desember 1949 – 6 September 1950.

Lalu, ada Mohammad Roem saat Kabinet Natsir pada 6 September 1950 – 27 April 1951. Lain dari pada itu, ada Wilopo yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama 26 hari terhitung dari 3 April 1952 – 29 April 1952. Dengan waktu yang amat singkat, posisi tersebut ia serahkan kepada Moekarto Notowidigdo periode 29 April 1952 – 3 Juni 1953.

Dilanjutkan oleh Soenario Sastrowardoyo, 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955. Berikutnya Ida Anak Agung Gde Agung,  11 Agustus 1955 – 3 Maret 1956. Roeslan Abdulgani 26 maret 1956 – 28 Januari 1957 dan Ali Sastroamidjojo 28 Januari 1957 – 14 Maret 1957.

Sejak awal kemerdekaan hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menlu rata-rata menjabat selama setahun atau dua tahun saja. Hanya segelintir yang menjabat lebih dari dua tahun, yakni Soenario Sastrowardoyo dan Subandrio di akhir masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal yang sering berganti kabinet dan perdana menteri, posisi Menlu pun kerap berganti. Ada Wilopo yang hanya menjabat selama 26 hari dari 3 April hingga 29 April 1952. Rekan satu partainya di Partai Nasional Indonesia (PNI), Moekarto Notowidagdo menggantikan posisinya sebagai Menlu. Wilopo saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri dari 3 April 1952 hingga 30 juli 1953.

Para Menlu di awal kemerdekaan dan demokrasi liberal, sejak 1945 hingga 1959, hampir semuanya berasal dari partai politik. Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), Agus Salim dari Sarekat Islam (SI), dan Achmad Subardjo dari Masyumi. Kebanyakan berasal dari Partai Nasional Indonesia (PNI), yakni Soenario Sastrowardoyo, Moekerto Notowidagdo, Wilopo, dan Ruslan Abdul Gani.

Menlu Terlama 

Saat Soekarno mengendalikan sistem Demokrasi Terpimpin, satu-satunya orang yang mengisi pos Menlu adalah Subandrio. Dari 9 April 1957 hingga 24 Februari 1966.

Subandrio berasal dari Partai Sosialis Indonesia namun dekat sekali dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain Menlu, Subandrio juga merangkap sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Dwikora I, dan Kepala Badan Pusat Intelejen.

Setelah Orde Lama hancur dan muncul Orde Baru, Soeharto menunjuk seorang wartawan Adam Malik menjadi Menlu. Ia juga menjadi menlu terlama dari 18 Maret 1966 hingga 1 Oktober 1977. Adam Malik kemudian menjadi Wakil Presiden. Ahli hukum internasional Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menlu berikutnya. Ia menjabat dari 29 Maret 1978 hingga 11 Maret 1988.

Ali Alatas kemudian menggantikan posisi Mochtar. Pria keturunan Arab ini menjadi Menlu terlama di masa Orde Baru. Ia menjabat dari 21 Maret 1988 hingga 20 Oktober 1999 atau sekitar 11 tahun.

Berikutnya ada Syarief Thayeb yang pernah belajar di Ika Daigaku (Sekolah Kedokteran zaman Jepang) di Jakarta, ia menjabat pada 1 Oktober 1977 – 11 Maret 1978.

Tak lupa ada Alwi Shihab 29 Oktober 1999 – 23 Juli 2001. Ada juga Hassan Wirajuda yang menjabat dalam dua kabinet, 10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004. Dan lanjut kembali 21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009. Pada masa Kabinet Bersatu II, menlu terpilih yaitu Marty Natalegawa 22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014.

Kementerian Luar Negeri juga memiliki menteri-menteri yang populer, antara lain Adam Malik dan Ali Alatas. Adam Malik adalah sebagai salah satu pendiri ASEAN. Sementara Ali Alatas aktif dalam menggalang suara G77, yaitu kelompok negara-negara berkembang.

Saat ini, Menlu adalah Retno L P Marsudi. Ia merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan mulai menjabat pada 27 Oktober 2014.

Sebelumnya ia pernah menjadi duta besar untuk Kerajaan Belanda. Maka dari itu, tak heran jika sosoknya populer di kalangan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Negeri Kincir Angin.

Selain Retno, beberapa Menlu juga pernah menjadi duta besar. Marty Natalegawa pernah jadi Duta Besar di Inggris dan Irlandia, Hasan Wirayudha di Mesir dan Djibouti, Syarief Thayeb di Amerika Serikat.  Subandrio di Inggris, serta Adam Malik di Polandia dan Uni Soviet. Sebaliknya, ada juga mantan Menlu yang menjadi duta besar, seperti Achmad Subardjo yang jadi Duta Besar Indonesia di Swiss, Moekarto Notowidagdo di Amerika Serikat, dan Ruslan Abdulgani di PBB.

Reporter: Annisaa Rahmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Desa Merah Putih Mesin Pencipta Lapangan Kerja Baru di Pedesaan

Oleh: Ahmad RizaldiDi tengah tantangan ketenagakerjaan yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional, pemerintahmenghadirkan terobosan yang berpotensi menciptakan dampak ekonomi langsung hingga ketingkat desa. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadarinstrumen penguatan ekonomi kerakyatan, melainkan juga dapat menjadi salah satu mesinpencipta lapangan kerja terbesar dalam sejarah pembangunan desa di Indonesia. Jika target pembangunan 80 ribu unit koperasi dapat direalisasikan hingga tahun 2029, program inidiperkirakan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.Angka tersebut bukan sekadar proyeksi di atas kertas. Skema yang dirancang pemerintahmenunjukkan bahwa setiap unit KDKMP akan dikelola oleh satu manajer hasil seleksi nasionaldan didukung sedikitnya 17 tenaga kerja lokal yang diprioritaskan berasal dari desa setempat. Artinya, setiap koperasi yang berdiri akan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang membukakesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menjelaskan bahwa keberadaan KDKMP dirancang agar manfaatnya tidak hanya dirasakan melalui aktivitas usaha koperasi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja yang tersebar merata di berbagai wilayah. Para pekerja yang direkrut akan mengisi berbagai posisi, mulai dari asisten manajer, kasir, pramuniaga, petugas simpan pinjam, petugas gudang, sopir, hingga petugas keamanan. Dengandemikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi pusatpenyerapan tenaga kerja produktif di desa.Kehadiran lapangan kerja di desa memiliki arti strategis yang jauh lebih besar dibanding sekadarangka statistik. Selama bertahun-tahun, urbanisasi terjadi karena keterbatasan peluang kerja di wilayah pedesaan. Banyak generasi muda memilih meninggalkan kampung halaman untukmencari pekerjaan di kota-kota besar. Melalui KDKMP, pemerintah berupaya membangunekosistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan tanpa harusmeninggalkan daerah asalnya.Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan yang disampaikan Qodari bahwa negara sedangmembangun sistem ekonomi desa yang lebih kuat agar petani memperoleh kepastian pasar, usaha masyarakat berkembang, dan generasi muda memiliki peluang untuk bekerja serta meraihkesuksesan di lingkungan mereka sendiri. Dengan kata lain, KDKMP tidak hanya berbicaratentang koperasi, tetapi juga tentang upaya menghidupkan kembali ekonomi lokal secaraberkelanjutan.Tingginya minat masyarakat terhadap program ini menjadi indikator bahwa kebutuhan akanlapangan kerja masih sangat besar. Data panitia seleksi menunjukkan lebih dari 639 ribu pelamarmendaftarkan diri untuk posisi manajer KDKMP dan pegawai Kampung Nelayan Merah Putih. Dari jumlah tersebut, ratusan ribu peserta berhasil lolos seleksi administrasi dan puluhan ribulainnya melanjutkan ke tahapan seleksi kompetensi. Antusiasme tersebut memperlihatkan bahwamasyarakat melihat program ini sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan.Lebih jauh lagi, manfaat ekonomi KDKMP tidak hanya berasal dari tenaga kerja yang direkrutsecara langsung. Koperasi juga dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mampumenciptakan efek berganda (multiplier effect). Setiap unit akan dilengkapi gerai kebutuhanpokok, layanan keuangan mikro, pergudangan, dukungan logistik, apotek, hingga kliniksederhana. Seluruh aktivitas tersebut berpotensi melahirkan kebutuhan tenaga kerja tambahandan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, keberadaan koperasi sebagai offtaker ataupenyerap hasil produksi masyarakat juga memiliki nilai strategis. Produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hortikultura, hingga kerajinan rakyat akan memperoleh akses pasar yang lebih pasti. Ketika hasil produksi terserap dengan baik, pendapatan masyarakat meningkat, aktivitas ekonomi tumbuh, dan kebutuhan tenaga kerja secara alami ikut bertambah.Menteri Koperasi Ferry Juliantono bahkan memperkirakan sekitar 40 ribu KoperasiDesa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi hingga akhir tahun 2026. Target tersebutmenunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat implementasi program. Saat ini ribuankoperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik, sementara puluhan ribu lainnya masih dalamtahap pembangunan. Sebagai langkah awal, lebih dari seribu unit koperasi telah beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkanproyek pembangunan ekonomi yang sedang berjalan secara nyata. Jika target 20 ribu koperasiyang direncanakan beroperasi pada Agustus mendatang dapat tercapai, maka dampak terhadappenyerapan tenaga kerja akan semakin terasa dalam waktu relatif singkat.Tentu saja, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang berdiri. Kualitas pengelolaan, profesionalisme sumber daya manusia, keberlanjutan usaha, dankemampuan koperasi menjawab kebutuhan masyarakat akan menjadi faktor penentu utama. Karena itu, pendekatan yang mengedepankan kualitas dan realisme sebagaimana ditekankanpemerintah patut diapresiasi agar koperasi yang dibangun benar-benar produktif dan tidaksekadar menjadi bangunan fisik.Karena itu, Koperasi Desa Merah Putih layak dipandang sebagai strategi pembangunan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi sekaligus. Program ini bukan hanya memperkuat distribusikebutuhan pokok dan pemberdayaan usaha rakyat, tetapi juga menciptakan jutaan peluang kerjayang sangat dibutuhkan masyarakat. Jika dijalankan secara konsisten dan profesional, KDKMP dapat menjadi bukti bahwa pembangunan berbasis desa mampu menjadi motor penggerakpertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.*) Pengamat Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini