Hilirisasi Pertanian Jadi Pilar Peningkatan Kesejahteraan Petani

Baca Juga

Oleh : Gilang Dirgantara )*

Transformasi besar sedang berlangsung di sektor pertanian Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian menegaskan arah baru pembangunan pertanian berbasis hilirisasi. Langkah ini bukan hanya strategi ekonomi, melainkan juga upaya konkret untuk memperkuat kesejahteraan petani, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat daya saing produk pertanian nasional di pasar global. Dalam konteks ini, hilirisasi menjadi kunci agar kekayaan alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di dalam negeri untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan urgensi hilirisasi sektor pertanian sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, strategi ini merupakan langkah visioner untuk mengubah pola lama yang selama ini membuat Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah. Selama bertahun-tahun, komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao diekspor tanpa pengolahan berarti, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh negara lain. Kini, sudah saatnya Indonesia memimpin proses hilirisasi komoditas pertaniannya sendiri. Hal ini mencerminkan tekad kuat pemerintah untuk menjadikan petani sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar pemasok bahan baku.

Kementerian Pertanian menunjukkan keseriusan melalui alokasi investasi sebesar Rp371,6 triliun untuk mendukung program hilirisasi pertanian nasional. Anggaran kolosal ini akan digunakan untuk memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan kualitas bahan baku, serta mengembangkan teknologi pengolahan dan inovasi produk turunan. Hilirisasi juga mencakup pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik pengolahan, fasilitas penyimpanan modern, dan jaringan distribusi yang efisien. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh industri besar, tetapi juga mengalir langsung ke tingkat petani.

Beberapa komoditas perkebunan utama yang menjadi fokus hilirisasi meliputi kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu. Pemilihan komoditas tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang besar pada komoditas-komoditas itu, baik dari segi ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, maupun potensi pasar ekspor. Dengan pengolahan yang tepat, komoditas seperti kopi dan kakao dapat memberikan nilai tambah berlipat. Contohnya, biji kakao yang diolah menjadi cokelat siap saji dapat meningkatkan nilai jual hingga sekian persen. Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya soal industrialisasi, melainkan tentang bagaimana setiap tahapan produksi dapat memberikan kesejahteraan lebih besar bagi petani sebagai ujung tombak.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, mengonfirmasi bahwa kesejahteraan petani menunjukkan tren yang menggembirakan. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2025 tercatat sebesar 124,36, naik 0,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 123,57. Kenaikan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata bahwa daya beli dan pendapatan petani semakin membaik. Peningkatan NTP menjadi bukti bahwa kebijakan hilirisasi mulai menunjukkan hasil positif di lapangan. Petani kini tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga terlibat dalam rantai produksi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.

Hilirisasi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Pabrik-pabrik pengolahan yang dibangun di sekitar sentra produksi akan menyerap tenaga kerja lokal dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan pendekatan ini, kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri besar di kota, tetapi juga oleh masyarakat desa yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional. Efek berganda dari hilirisasi diharapkan mampu memperkecil kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono menegaskan bahwa hilirisasi pertanian merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, hilirisasi memiliki efek domino terhadap perekonomian nasional, mulai dari peningkatan pendapatan negara melalui ekspor produk bernilai tambah, hingga penguatan kemandirian nasional. Hilirisasi juga dapat meningkatkan nilai tambah dengan mengolah produk mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat benar-benar terwujud. Dengan begitu, hilirisasi pertanian sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan petani sebagai subjek pembangunan, bukan objek.

Selain meningkatkan pendapatan petani, hilirisasi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dengan mengolah hasil pertanian di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan menjaga stabilitas harga pangan. Di saat yang sama, nilai ekspor produk olahan akan meningkat, memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan. Dalam jangka panjang, strategi ini akan memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia yang berbasis pada sumber daya domestik dan kemampuan inovasi bangsa sendiri. Hilirisasi juga membuka peluang besar bagi kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan dan efisien.

Dari perspektif sosial, hilirisasi membawa dampak transformasional bagi petani kecil. Mereka tidak lagi dipandang sekadar produsen bahan mentah, melainkan bagian penting dari rantai nilai yang bernilai tinggi. Peningkatan keterampilan, akses terhadap teknologi, dan dukungan pembiayaan menjadi kunci agar petani mampu berpartisipasi aktif dalam rantai pasok industri pengolahan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menggandeng berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga keuangan, untuk memastikan petani mendapatkan pelatihan dan fasilitas yang memadai. Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan generasi petani milenial yang berorientasi pada inovasi dan kewirausahaan.

Melalui program hilirisasi pertanian, Indonesia juga berpeluang memperkuat posisinya sebagai pemain utama sektor agrikultur dunia. Potensi ekspor produk olahan seperti kopi, cokelat, minyak kelapa, dan tepung ubi kayu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika produk pertanian Indonesia mampu bersaing secara global, maka citra dan daya saing nasional pun meningkat. Hilirisasi menjadi simbol transformasi bangsa dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah, inovasi, dan kemandirian.

)* Konsultan Agribisnis dan Ketahanan Pangan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini