Didirikan Tien Soeharto, Dharma Wanita Sekarang Tak Berpolitik Lagi

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berkebaya, rambut disasak dan arisan. Itulah gambaran Dharma Wanita di zaman orde baru dulu. Sekarang kondisinya berubah. Persatuan istri-istri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan BUMN ini lebih banyak fokus ke kegiatan sosial dan peranan wanita. Dan tak lupa mendukung pekerjaan suami sebagai aparatur negara.

Dharma Wanita berdiri pada 5 Agustus 1974.  Beranggotakan para istri Pegawai Republik Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, organisasi ini juga diisi oleh para istri anggota ABRI serta pegawai BUMN.

Mengutip laman resmi Dharma Wanita Persatuan Indonesia, organisasi ini diprakarsai oleh Ibu Negara kala itu, Tien Soeharto. Namun, pendiriannya dilakukan oleh tokoh militer Amir Machmud yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina KORPRI.

Kenapa perlu didirikan organisasi ini? Hal ini berkaitan dengan kehadiran Gerwani di zaman Orde Lama yang saat itu berafiliasi dengan PKI.

Hingga tahun 1998, organisasi ini tidak lagi bermuatan politik. Mereka mengukuhkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan yang netral, independen, dan mendukung demokrasi. Pasca reformasi, tepatnya di era pemerintahan Gus Dur, namanya berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan. Meskipun didirikan pada 5 Agustus 1974, hari ulang tahunnya tidak dirayakan ditanggal yang sama. Hari peringatannya justru jatuh pada 7 Desember, bertepatan dengan Munas Luar Biasa (Munaslub) 1999.

Pada Munaslub inilah kata “Persatuan” resmi disematkan pada organisasi kemasyarakatan tersebut. Sebagaimana sebuah organisasi kemasyarakatan, Dharma Wanita Persatuan didirikan dengan maksud dan tujuan. Organisasi ini berperan sebagai peningkat kualitas sumber daya anggota keluarga PNS demi kesejahteraan nasional. Para wanita, dalam hal ini istri para PNS dituntut untuk menjadi teladan yang baik bagi keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.

Pada Munas Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Desember 1999, seluruh rancangan Anggaran Dasar disahkan dan menetapkan Ketua Umum terpilih, Nila F Moeloek. Ada beberapa perubahan organisasi yang ditetapkan pada Munaslub antara lain:

• Nama organisasi berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan;
• – Istilah Istri Pegawai Republik Indonesia diganti menjadi Istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
• – Penegasan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya – –
• – Penegasan sebagai organisasi non politik;
• – Penerapan demokrasi dalam organisasi dalam organisasi (Ketua Umum dan Ketua pada Unsur Pelaksana dipilih secara Demokrasi).

Saat ini kegiatan Dharma Wanita Persatuan diatur secara resmi dalam undang-undang (UU) No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan sangat luas, mulai dari sosialisasi, publikasi, seminar, hingga pelatihan yang berkaitan dengan kepentingan sosial kemasyarakatan.