Dahului Kemenkeu, Ridwan Kamil Sudah Beri Santunan Petugas Pemilu yang Meninggal

Baca Juga

MINEWS.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tak mau menunggu Kementerian Keuangan, langsung memberikan santunan kepada petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia. Setiap ahli warisnya mendapat Rp 50 juta.

Provinsi Jabar mencatat jumlah petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia 49 orang.

Mereka terdiri dari 46 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan tiga anggota Polri.

Gubernur Ridwan Kamil menyatakan santunan itu akan langsung ditransfer ke nomor rekening masing-masing ahli waris. Dia menyebut para petugas itu sebagai Warga Teladan Jawa Barat.

“Saya minta jangan dilama-lamain. Nanti kami transfer setelah data nomor rekening masuk dan data keluarga ahli waris terverifikasi,” kata lelaki yang akrab dipanggil Emil itu.

Seperti dikutip Rabu 24 April 2019, Pemerintah Provinsi Jabat menganggarkan Rp 2,45 miliar untuk memberikan santunan tersebut.

Selain itu, Emil juga memerintahkan kepala daerah di kabupaten atau kota menyiapkan layanan kesehatan untuk petugas pemilu yang masih bekerja saat ini.

Alasannya, proses Pemilu saat ini belum selesai. Emosi mereka mungkin belum stabil ditambah fisik yang lemah karena pekerjaannya terlalu berat.

Dia mengharapkan tidak ada lagi petugas Pemilu yang meninggal dunia. Emil juga mengusulkan pelaksanaan Pemilu serentak dievaluasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menyetujui pemberian santunan kepada petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia atau sakit karena menjalankan tugasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sedang menyiapkan pelaksanaannya.

Hingga kini tercatat 90 petugas Pemilu 2019 dari seluruh Indonesia meninggal dunia akibat kelelahan bekerja.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini