Bikin Galau Suprajarto, Ini Besaran Gaji Dirut BRI Lebih Besar dari Bank BTN

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Siapa sih yang tidak ingin menjabat Direktur Utama bank BUMN. Sebuah posisi strategis dengan gaji besar, tunjangan tiap bulan atau bahkan bonus yang wagelaseh abis!.

Namun, tak semua gaji direksi tiap bank BUMN itu sama lho. Baik BNI, Mandiri, BRI hingga BTN punya kebijakan berbeda terkait nominal gaji para direksinya.

Bahkan tak jarang, ada yang tak rela jika berpindah posisi dari bank BUMN satu dengan lainnya. Seperti yang terjadi pada Suprajarto, Direktur Utama BRI yang harus ‘dimutasi’ menjadi Direktur Utama Bank BTN.

Apakah Suprajarto menolak posisi barunya tersebut karena perbedaan gaji dan tunjangan? Wallahualam Bisawab.

Biar gak penasaran, Mata Indonesia mencoba membandingkan besaran gaji direksi BRI dan BTN. Berikut ulasannya:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengeluarkan gaji dan tunjangan untuk direksi pada tahun 2018 mencapai Rp 362,081 miliar. Jumlah tersebut melonjak 291 persen dari Rp 92,556 miliar pada tahun 2017. Sementara tantiem yang didapat mencapai Rp 268,22 miliar, naik dari Rp 239,46 miliar pada tahun sebelumnya.

Artinya, sebanyak dua belas direksi BRI mendapatkan gaji dan tunjangan rata-rata Rp 30,17 miliar masing-masing orang serta tantiem sekitar Rp 22,35 miliar. Sehingga satu orang akan mengantongi total sekitar Rp 52,52 miliar per tahun.

Berbeda dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk, sembilan gaji direksinya mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp 85,28 miliar pada tahun 2018. Nominal itu naik 38 persen dari tahun 2017 yang sebanyak Rp 61,71 miliar.

Sedangkan jajaran komisarisnya mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp 36,67 miliar atau naik dari Rp 27,74 miliar tahun sebelumnya.

Well, apa sebenarnya penyebab Suprajarto tak ingin menjabat Direktur Utama BTN? Selamat berpikir ya gaes!

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini