Oleh: Vina Gisella )*
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah selama lima tahun ke depan. Masyarakat harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Pilkada yang damai, jujur, dan adil tanpa adanya penyebaran isu sara maupun hoaks. Pesta demokrasi yang menjadi agenda rutin lima tahunan harus terus dikawal agar berjalan aman dan kondusif.
Keberhasilan proses demokrasi tidak hanya diukur dari jumlah partisipasi pemilih atau hasil akhir pemilihan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan proses itu sendiri. Pilkada yang damai merupakan salah satu indikator penting dari kualitas demokrasi yang ada. Suasana damai selama Pilkada memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan tanpa takut akan intimidasi atau kekerasan.
Akademisi Universitas Warmadewa yang juga Koordinator Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, NTB, dan NTT, I Nengah Muliarta mengatakan pihaknya meminta masyarakat Bali untuk mewaspadai perang narasi yang mengarah pada informasi palsu (hoaks) maupun ujaran kebencian yang meliputi isu SARA pada Pilkada 2024. Menurutnya, perang narasi merujuk pada pertarungan untuk membentuk opini publik melalui informasi, yang mayoritas mengandung unsur kebohongan. Dalam konteks Pilkada, narasi tersebut dapat sangat memengaruhi persepsi masyarakat tentang calon pemimpin, program atau kebijakan yang diusung, dan isu-isu penting lainnya.
I Nengah Muliarta mengatakan perang narasi yang mengarah pada penyebaran hoaks merupakan ancaman serius bagi proses Pilkada, tidak hanya di Bali melainkan di seluruh daerah. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, tantangan ini semakin kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari semua lapisan masyarakat untuk menghindari segala bentuk hoaks dan isu sara.
Seluruh pihak baik pemerintah daerah, masyarakat, penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu), hingga media harus bersinergi menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan mendukung proses demokrasi yang berkualitas, karena penyebaran hoaks selama proses Pilkada dapat berdampak buruk pada kualitas pemilihan.
Masyarakat diimbau agar selalu aktif dalam melawan hoaks dengan mengkritisi segala informasi yang diterima terutama di media sosial. Media juga memiliki peran penting di mana harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang benar dan faktual terkait narasi Pilkada 2024, sehingga masyarakat mampu membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid.
Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki mengatakan semua pihak harus menjaga pesta demokrasi agar berjalan aman, damai, jujur, dan adil. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk menghentikan lelucon politik yang menggunakan isu agama tertentu. Masyarakat harus secara tegas menolak politik identitas yang menjadikan isu sara sebagai isu sektoral untuk pemenangan dalam kontestasi politik di Pilkada 2024.
Saiful menegaskan bahwa semua komponen bangsa harus terlibat dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024. Seluruh masyarakat harus menggunakan hak suaranya dengan penuh tanggung jawab, serta rutin melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada agar berjalan sesuai aturan dan berlangsung dengan aman, damai, dan bermartabat. Hal tersebut juga ditekankan kepada para pemangku kepentingan seperti Paslon, Timses, Parpol, hingga elit politik untuk bersikap sportif dan taat azas dalam berpolitik dengan tidak menjadikan isu sara sebagai bahan kampanye negatife untuk memenangkan suara.
Perbedaan pilihan bukanlah suatu permasalahan yang harus diselesaikan dengan kekerasan. Seluruh komponen bangsa baik pemerintah, peserta Pilkada, maupun masyarakat harus menerima hasil Pilkada dengan lapang dada dan tidak menyerang paslon lain dengan informasi-informasi palsu yang berpotensi memperkeruh suasana. Masyarakat harus bisa menjadikan Pilkada sebagai pesta demokrasi yang menjunjung perbedaan pilihan namun tetap memprioritaskan persaudaraan dan persatuan.
Pj Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Drs. Citra Effendi Capah mengatakan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dibutuhkan kekuatan dan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat lainnya agar berlangsung aman, adil, dan lancar. Pilkada damai adalah sebuah kerja keras yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, mulai dari individu, masyarakat dan pemerintah, penyelanggara Pilkada, hingga peserta Pilkada yang harus senantiasa komitmen menjaga sinergi yang telah terbentuk. Dengan kerja sama yang solid, Pilkada bisa berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Kab. Deli Serdang maupun daerah lainnya ke arah yang lebih baik.
Pilkada yang damai adalah fondasi penting bagi keberlangsungan dan kualitas demokrasi. Pentingnya bagi masyarakat untuk mampu bersama-sama saling mengingatkan dan memiliki kesadaran diri tentang cara memverifikasi informasi serta melaporkan informasi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Hal itulah yang dapat membantu meminimalisir dampak negatif dari isu sara dan hoaks.
Sikap kritis terhadap informasi yang beredar juga harus dilakukan mengingat isu sara maupun hoaks seringkali disebarkan dengan sengaja oleh pihak tertentu untuk memecah belah persatuan. Diskusi terbuka di antara masyarakat mengenai isu-isu tersebut dapat membantu meredakan ketegangan dan memperkuat kohesi sosial. Maka dari itu, dalam mewujudkan Pilkada Damai 2024 tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang melainkan harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.
)* Penulis adalah anggota dari Komunitas Foolitics Indonesia.
