Oleh: Kogo Wenda (*
Koalisi Anti Kekerasan Papua mengecam keras tindakan kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang kembali menebar teror dengan dalih mengeksekusi “agen intelijen”. Klaim pembunuhan terhadap tujuh orang di wilayah perbatasan Pegunungan Bintang dan Yahukimo tidak hanya menunjukkan pola kekerasan berulang, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kelompok tersebut terus menjadikan warga sipil sebagai korban. Dalih intelijen yang berulang kali digunakan semakin menegaskan bahwa kekerasan tersebut dilakukan tanpa verifikasi, tanpa proses hukum, dan tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat.
Fenomena ini bukan yang pertama terjadi. Dalam sejumlah peristiwa sebelumnya, kelompok bersenjata sering kali melabeli warga sipil sebagai aparat atau informan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Praktik semacam ini berbahaya karena menciptakan rasa takut di tengah masyarakat, memecah hubungan sosial antarkampung, serta memperparah ketidakpercayaan publik. Pada akhirnya, masyarakat sipil yang tidak memiliki keterlibatan dalam konflik justru menjadi korban dari narasi sepihak yang digunakan sebagai legitimasi kekerasan.
Koalisi Anti Kekerasan Papua menilai bahwa pola tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan. Tidak ada pembenaran atas tindakan pembunuhan terhadap individu tanpa proses hukum. Bahkan dalam konteks konflik sekalipun, hukum humaniter internasional menempatkan warga sipil sebagai pihak yang harus dilindungi. Ketika kelompok bersenjata terus menggunakan tudingan intelijen sebagai alasan, maka yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap masyarakat sendiri. Situasi ini memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan bukanlah bentuk perjuangan, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan rakyat Papua.
Di sisi lain, langkah aparat keamanan yang melakukan koordinasi terpadu patut diapresiasi sebagai upaya melindungi masyarakat. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi erat dengan kepolisian untuk menangkap para pelaku. Ia menyatakan bahwa Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan pelaku kekerasan tidak dibiarkan bebas dan masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal.
Upaya pengejaran yang dilakukan aparat gabungan juga diiringi dengan penyisiran wilayah yang diduga menjadi jalur pelarian. Langkah ini bukan sekadar operasi keamanan, tetapi bagian dari tanggung jawab negara untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya. Selain itu, imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar menjadi penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam situasi penuh ketegangan, penyebaran isu tidak terverifikasi justru dapat memperkeruh keadaan dan memicu konflik baru.
Pendekatan terukur juga ditegaskan oleh Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani. Ia menjelaskan bahwa patroli taktis dan penyisiran dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan tertentu. Menurutnya, patroli tersebut merupakan bagian dari upaya preventif guna memastikan wilayah tetap aman, sekaligus meminimalisasi potensi gangguan keamanan. Penekanan pada langkah preventif menunjukkan bahwa operasi keamanan tidak semata bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pencegahan konflik.
Lebih lanjut, Faizal menegaskan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan masyarakat. Ia menyatakan bahwa upaya tersebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Pernyataan ini penting untuk menegaskan bahwa operasi keamanan tidak hanya bertujuan mengejar pelaku, tetapi juga memastikan warga sipil tetap menjadi prioritas utama. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar masyarakat merasa aman serta percaya terhadap langkah-langkah yang diambil negara.
Koalisi Anti Kekerasan Papua memandang bahwa konsistensi pendekatan keamanan yang terukur dan berorientasi pada perlindungan warga sipil merupakan jalan yang tepat. Tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, ruang gerak kelompok yang mengandalkan teror akan semakin sempit, sementara masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.
Kekerasan dengan dalih membunuh intelijen hanya memperlihatkan bahwa kelompok bersenjata terus mengabaikan nilai kemanusiaan. Ketika warga sipil menjadi korban, maka yang dirusak bukan hanya keamanan, tetapi juga masa depan Papua itu sendiri. Karena itu, dukungan terhadap langkah aparat dalam menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat menjadi penting. Upaya kolektif antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil diharapkan mampu menghentikan siklus kekerasan, sekaligus memastikan Papua tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan bermartabat. (* Penulis merupakan Anggota Koalisi Anti Kekerasan Papua