Oleh: Yohanes Wandikbo (*
Aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah pegunungan Papua. Kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) secara sepihak mengeklaim telah mengeksekusi tujuh orang yang mereka tuding sebagai agen intelijen militer Indonesia di wilayah perbatasan Pegunungan Bintang dan Yahukimo. Klaim tersebut tidak hanya menunjukkan pola propaganda lama yang berulang, tetapi juga menegaskan adanya praktik kekerasan yang menyasar warga sipil, termasuk putra-putra terbaik Papua yang selama ini berperan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
Koalisi Anti Kekerasan Papua memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tuduhan sepihak tanpa proses hukum, disertai tindakan pembunuhan, memperlihatkan bahwa kelompok bersenjata tersebut tidak segan menghilangkan nyawa masyarakat dengan dalih yang tidak dapat diverifikasi. Pola ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, narasi “intelijen” kerap digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan intimidasi hingga pembunuhan terhadap warga yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kelompok bersenjata.
Padahal, para korban sering kali merupakan masyarakat asli Papua yang memiliki peran penting dalam komunitasnya. Mereka adalah pekerja, tokoh kampung, maupun individu yang berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Kehilangan mereka bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga pukulan bagi masyarakat yang selama ini berupaya membangun kehidupan damai di wilayah pegunungan.
Respons cepat aparat keamanan menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan terhadap masyarakat. Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi erat dengan kepolisian untuk menangkap para pelaku. Ia menyatakan Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan komitmen aparat dalam menindak tegas pelaku kekerasan sekaligus memastikan bahwa hukum tetap ditegakkan di wilayah Papua.
Langkah koordinatif tersebut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mencerminkan pendekatan terintegrasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Tim gabungan saat ini terus menyisir area yang diduga menjadi jalur pelarian kelompok bersenjata. Upaya ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat sekitar. Aparat juga mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Imbauan tersebut penting untuk mencegah munculnya ketegangan baru di tengah masyarakat.
Pendekatan keamanan yang terukur juga ditegaskan oleh Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani. Ia menjelaskan bahwa patroli taktis dan penyisiran dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah dengan tingkat kerawanan tertentu. Menurutnya, langkah preventif terus dikedepankan guna memastikan wilayah tetap aman sekaligus meminimalisasi potensi gangguan keamanan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan masyarakat. Upaya tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata penegakan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap warga sipil sebagai prioritas utama.
Koalisi Anti Kekerasan Papua menilai bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat Papua. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan kekerasan yang terus berulang. Penegakan hukum yang tegas, disertai pendekatan humanis, menjadi kunci untuk menghentikan siklus kekerasan yang selama ini merugikan masyarakat sipil.
Selain itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi propaganda yang dibangun kelompok bersenjata. Klaim sepihak mengenai “intelijen” sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap warga. Tanpa verifikasi yang jelas, tuduhan tersebut berpotensi memicu ketakutan dan memperdalam konflik horizontal di tengah masyarakat Papua.
Tragedi pembunuhan terhadap tujuh orang tersebut harus menjadi momentum memperkuat solidaritas masyarakat Papua untuk menolak kekerasan. Putra-putra terbaik Papua seharusnya dilindungi dan diberi ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan, bukan justru menjadi korban kekerasan. Keamanan yang stabil merupakan prasyarat utama agar pembangunan di Papua dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Dengan komitmen aparat gabungan TNI-Polri yang terus melakukan pengejaran, patroli taktis, serta langkah preventif yang terukur, harapan untuk menghadirkan Papua yang aman dan damai tetap terbuka. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah sangat penting agar tindakan kekerasan tidak lagi memiliki ruang. Kekejaman yang menimpa putra-putra terbaik Papua ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas bersama, dan negara hadir untuk memastikan keadilan serta keamanan bagi seluruh masyarakat Papua.
(* Penulis merupakan Anggota Masyarakat Papua Cinta Damai