Bawaslu: Zulkifli Hasan Bisa Diperiksa

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu sedang mengumpulkan bukti-bukti dugaan kampanye sejumlah tokoh politik di acara Munajat 212 Monas, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019. Termasuk memeriksa Ketua Umum PAN Zulfikli Hasan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

“Kan bisa dipanggil Bawaslu DKI Jakarta, karena kejadian dan acaranya di DKI Jakarta,” ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja di Jakarta, Sabtu 23 Februari 2019.

Pemanggilan tersebut, kata Bagja, untuk memperoleh data dan keterangan soal duduk perkara sebenarnya. Itu prosedur yang harus ditempuh Bawaslu.

Bagja mengatakan Bawaslu RI sedang berkoordinasi dan menunggu hasil kajian dan pembahasan Bawaslu DKI Jakarta soal hal tersebut.

Bagja mengatakan sebenarnya dugaan pelanggaran kampanye di acara Munajat 212 ini bisa dilaporkan masyarakat.

Namun, sampai sekarang belum ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta.

Jika ada laporan dari masyarakat, maka prosesnya akan lebih cepat dibandingkan jika hanya menjadi temuan Bawaslu.

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta KH Munahar menegaskan acara itu tidak bermuatan politis.

Namun Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma’ruf Ace Hasan Syadzily menilai acara tersebut dicederai dengan nuansa kampanye politik.

Menurutnya bisa dibuktikan dengan salam ‘dua jari’ Fadli Zon, serta orasi Pak Zulkifli Hasan yang tendensius kampanye.

Berita Terbaru

Presiden Gunakan Reshuffle untuk Maksimalkan Capaian Program Strategis

Oleh: Windi Paramitha )*Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menempatkan reshuffle sebagai instrumen penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang.Pelantikan pejabat baru yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 April 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukanpenyesuaian struktural. Pemerintah memandang penyegaran kabinetsebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja lembaganegara.Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Presiden menegaskanpentingnya integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Presidenmenekankan kesetiaan terhadap konstitusi serta tanggung jawab penuhdalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada negara.Struktur kabinet yang diperbarui menghadirkan sejumlah perubahansignifikan pada posisi strategis. Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya, Muhammad Qodari, dipercaya mengemban tugas baru sebagai KepalaBadan Komunikasi Pemerintah. Perubahan ini diarahkan untukmemperkuat koordinasi komunikasi publik.Penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor StafKepresidenan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalianprogram prioritas. Pemerintah menilai pengalaman dan kapasitas Dudung mampu mendukung efektivitas koordinasi lintas sektor.Sektor lingkungan hidup juga mengalami penyesuaian kepemimpinan. Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat, diberikan amanahuntuk memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan secarakomprehensif. Pemerintah melihat latar belakangnya sebagai modal dalam memperluas pendekatan kebijakan.Peran Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq, tidakdihentikan melainkan dialihkan. Pemerintah menugaskan Hanif sebagaiWakil Menteri Koordinator Bidang Pangan guna mendukung penguatansektor strategis lainnya.Pengangkatan Abdul...
- Advertisement -

Baca berita yang ini