Pemerintah Turut Terkena Imbas Atas Perbuatan Raffi Ahmad

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Selebriti Raffi Ahmad dipilih oleh pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19 perdana yang digelar di Istana Negera, Jakarta pada 13 Januari 2021.

Ayah dari Rafathar ini dipilih karena dinilai mampu menginspirasi kaum milenial untuk turut serta dalam program vaksinasi Covid-19.  Namanya pun sempat menjadi trending topic di Twitter setelah menjalani vaksinasi. Ia menjadi satu-satunya wakil dari kalangan milenial dan selebriti.

Meski banyak yang mendukung, sejumlah pengguna Twitter meragukan keputusan pemerintah itu. Hal tersebut ditulis oleh pengguna bernama @sherlyrosita “Kenapa harus  Raffi Ahmad yang menginspirasi kalau presiden ada stafsus milenial? Sebagai masyarakat keyakinan kita cukup sebatas Raffi Ahmad di mata pemerintah atau gimana?”.

Kekhawatiran sejumlah warganet pun terjawab. Hanya berselang beberapa jam setelah divaksin, pria kelahiran 33 tahun silam itu diketahui melanggar protokol kesehatan dengan menghadiri sebuah pesta.

Hal tersebut diketahui dari Instagram Stories milik selebgram Anya Geraldine. Dalam foto itu, Raffi Ahamd beserta istrinya, Nagita Slavina dan rekan artis lainnya seperti Gading Marteen, Sean Gelael, dan Anya terlihat tidak menggunakan masker.

Kejadian ini tentu saja menggegerkan bagi semua kalangan masyarakat. Masyarakat yang semulanya membela, kini berbalik arah menyerang Raffi. Jumat, 15 Januari 2021 lalu, sebuah hashtag #TangkapAhokdanRaffi masuk ke dalam trending topic di Twitter.

Sebelumnya, Komedian Ernest Prakasa mendukung keputusan pemerintah ketika memilih Raffi untuk mendapat vaksin perdana. Kini, ia sangat menyayangkan tindakan Raffi yang tidak menghargai pemerintah.

“Yup, saya berhasil terlihat tolol. But it’s really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan” tulisnya.

Kritikan lain pun datang dari penyanyi Sherina Munaf. Istri dari Baskara Mahendra itu mengungkapkan kekesalannya di akun Twitternya “Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame2 dong. Anda dipilih jatah awal2 vaksin karena followers banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please you can do better than this. Your followers are counting on you” tulisnya.

Kritik pun dilayangkan kepada pemerintah karena keteledoran Raffi. Bukhori Yusuf, Ketua DPP PKS, menilai jika pemerintah gagal dan memilih influencer. “Pemerintah sudah gagal memilih influencer yang patut dicontoh oleh publik” katanya.

Bukhori menambahkan, jika pesan pemerintah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan malah dilanggar oleh selebriti pilihannya, yaitu Rafi Ahmad. Menurutnya, Raffi Ahmad telah menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

“Seharusnya pemerintah tidak memilih figure seperti ini. cukup dengan seluruh keluarga presiden dan wapres yang terdepan memberi contoh untuk meyakinkan publik” katanya.

Bukhori pun menuntut adanya penindakan hukum terhadap siapa pun yang melanggar aturan PSBB, termasuk public figure. “Karena, saat PSBB seharusnya ditegakkan hukum terutama terhadap public figure seperti Raffi, dan lain-lain. Jangan sampai penegakan hanya pilih tebang dan tebang pilih” katanya.

Menteri Kesahatan, Budi Gunadi Sadikin, pun tak luput dari kritikan. Salah satu yang menegur ialah Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS.

Dalam rapat kerja sama antara Komisi IX DPR dan Kementerian Kesehatan, Netty mengungkapkan jika tindakan teledor Raffi Ahmad merupakan contoh yang tidak baik. Ia pun mendapat sentilan dari masyarakat karena kasus ini.

Netty menambahkan bahwa yang seharusnya disiplin itu adalah pemerintah bukan masyarakat. “Kalau masyarakat diminta disiplin, ternyata yang tidak disiplin itu pemerintah dan pejabat publik” katanya.

Terkait masalah ini, salah satu aktivis kesehatan bernama Tirta Mandira Hudhi atau yang kerap disapa Dr. Tirta telah mengadukan pelanggaran tersebut ke Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo.

Menurut Dr Tirta, orang yang sudah divaksin seharusnya tetap menjalankan protokol kesehatan. Bukannya berada ditempat keramaian karena sudah merasa kebal terhadap virus Covid-19.

Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu pun menyebut jika tindakan konyol yang dilakukan Raffi telah memberikan dampak yang besar termasuk rasa antipasti masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, ia menambahkan jika Raffi juga melanggar PSBB yang sedang berlaku di Jakarta.

Diani Ratna Utami

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini