Soal Kasus Novel Baswedan, Jokowi Tegaskan Tak Campuri Proses Hukum

Baca Juga

MINEWS.ID, SENTUL – Soal penyelesaian kasus penganiayaan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada tim gabungan Polri. Dia tidak mau mengintervensi proses hukum.

“Silakan tanya perkembangan kasus itu kepada tim gabungan yang telah dibentuk dan melaksanakan tugasnya,” kata Jokowi yang juga calon presiden petahanan tersebut di Bogor, Jum’at 12 April 2019.

Tim gabungan itu terdiri dari unsur kepolisian, Ombudsman dan KPK. Tim itu dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sejak Januari 2019.

Menurut Jokowi dia tidak berwenang menangani kasus tersebut, apalagi tim gabungan itu sudah bekerja.

Tim tersebut menurutnya pasti sudah mengetahui secara rinci perkembangan kasus yang terjadi pada 11 April 2017 itu.

Sampai saat ini, tim telah melakukan sejumlah hal di antaranya uji alibi dan pendalaman saksi di berbagai daerah.

Tim gabungan juga dilaporkan telah menyusuri melalui pendekatan “scientific crime investigation”.

Bahkan, profesor ahli kimia beserta dokter ahli mata juga telah dimintai keterangan oleh tim tersebut serta meminta keterangan terhadap beberapa anggota kepolisian.

Sebelumnya Novel melalui media sosial menunding Presiden Jokowi tidak serius menangani kasusnya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini