MATA INDONESIA, JAKARTA – Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei nasional bertema “Evaluasi Publik Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin”.
Menurut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an, survei ini dilaksanakan pada 9-12 Juni 2020 lalu di 34 provinsi di Indonesia. Dengan cara telesurvei yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Metode penarikan sampel Multistage Random Sampling.
“Jumlah responden 1000 responden dengan margin of error +/- 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Mata Indonesia, Jumat 19 Juni 2020.
Berikut ini adalah poin-poin temuan survei :
Pertama, terkait kinerja pemerintahan, sebanyak 67,4 persen (gabungan sangat puas + cukup puas) publik mengatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sementara 25,3 persen (gabungan kurang puas + sangat tidak puas) mengatakan tidak puas. Sisanya 7,3 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.
“Artinya, secara umum publik mempersepsikan baik kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mengingat angkanya di atas 50 persen,” kata Ali
Kedua, terkait kinerja Presiden Jokowi, sebanyak 68,3 persen (gabungan sangat puas + cukup puas) publik mengatakan puas. Sementara 25,0 persen (gabungan kurang puas + sangat tidak puas) mengatakan tidak puas. Sisanya 6,7 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.
Ketiga, terkait kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebanyak 59,5% (gabungan sangat puas + cukup puas) publik mengatakan puas. Sementara 34,4 persen (gabungan kurang puas + sangat tidak puas) mengatakan tidak puas. Sisanya 6,1 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.
Keempat, terkait kinerja pemerintahan dalam beberapa bidang, tingkat kepuasan publik paling tinggi tertuju pada Bidang Keamanan (74,8 persen), disusul Bidang Pendidikan (73,3 persen), Bidang Kesehatan (72,0 persen), Bidang Ekonomi (66,2 persen), Bidang Politik (64,1 persen) dan Bidang Hukum (61,6 persen).
Kelima, tingginya kepuasan publik di Bidang Kemanan tak bisa dilepaskan dari peran lembaga terkait yang dalam beberapa bulan terakhir mampu mengatasi situasi keamanan nasional di tengah pandemi Covid-19.
Sedangkan rendahnya kepuasan publik terhadap Bidang Hukum sangat dipengeruhi oleh dinamika politik belakangan di mana lembaga-lembaga terkait kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial yang mengundang persepsi kurang baik di masyarakat, seperti dibebaskannya sekitar 35 ribu napi yang kemudian menimbulkan keresahan publik karena mereka berulah lagi, ataupun soal penegakan hukum yang terkesan masih tebang pilih, dan lainnya.
Keenam, menurut persepsi publik, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin relatif kurang menggembirakan lantaran angkanya rata-rata di bawah 50 persen. Temuan survei ini bisa menjadi catatan evaluasi bagi Presiden Jokowi untuk meninjau kembali para pembantunya.
Ketujuh, di sisi lain, terkait wacana perombakan/reshuffle kabinet, sebanyak 75,6 persen (gabungan sangat setuju + cukup setuju) publik mengatakan setuju. Sementara 16,9 persen (gabungan kurang setuju + sangat tidak setuju) mengatakan tidak setuju.
Sisanya 7,5 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab. Artinya publik menginginkan performa kinerja menteri yang ada saat ini harus lebih baik lagi.
