Rusia Siapkan Tentara Robot untuk Perang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Rusia berencana bakal mengantikan tentara manusia dengan robot bersenjata untuk berperang di medan pertempuran.

Mengutip pernyataan terbaru oleh Wakil Direktur Lembaga Pengembangan Penelitian Rusia, Vitaly Davydov, majalah Forbes melaporkan robot akan menjadi peperangan masa depan karena kecepatan dan akurasi dalam menyeleksi target.

“Tentara manusia secara perlahan mulai digantikan robot yang bisa bertindak lebih cepat, lebih akurat, dan lebih selektif daripada manusia,” katanya, seperti dilansir dari Press TV, Senin 4 April 2020.

Menurut Forbes, mengembangkan robot untuk perang adalah fenomena internasional.

Rusia disebut mulai pengembangan robot baru, Marker UGV, pada akhir tahun ini, kendati beberapa robot militer mereka berkinerja buruk dalam uji tempur sebelumnya.

Namun demikian, Kementerian Pertahanan Rusia menaruh harapan pada Marker UGV, yang menyerupai miniatur tank tempur yang tidak membutuhkan kru.

Pentagon juga mengembangkan robot militer dan menemukan metode yang mirip dengan Rusia, kata laporan itu.

“Kementerian Pertahanan sedang mendiskusikan kemungkinan penggunaan kawanan robot dalam pertempuran dan Marker jelas merupakan platform untuk menguji hal itu,” kata Samuel Bendett, penasihat Center for Naval Analyses (CAN) yang berbasis di AS.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini