Dipertimbangkan Ibadah Haji dengan Protokol Covid19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Konvensi Haji dan Umrah Dunia tetap melakukan persiapan pengiriman jamaah haji tahun 1441 H atau 2020 ini dengan berbagai aturan baru sesuai protokol Covid19. Sedangkan keputusan penyelenggaraannya tetap dilakukan Raja Arab Saudi, Salman bin Saud.

Hal itu diungkapkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui telekonferensi.

Menurut Nizar, persiapan pengiriman haji merupakan hasil survei terhadap 25 negara pengirim haji yang diselenggarakan konvensi yang disebut WHUC (World Hajj and Umrah Convention). Rapat itu dilakukan melalui telekonferensi.

“Dari 25 negara tersebut, salah satunya termasuk Indonesia,” kata Nizar di Jakarta, Senin (27/04).

Menurut Nizar dari 25 negara yang disurvei, 15 di antaranya sudah mengembalikan form survei termasuk Indonesia.

Sementara, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menjelaskan survei yang dilakuakn WHUC untuk menggali informasi tentang persiapan dan langkah kesehatan yang diambil setiap negara dalam penanganan Covid19.

Selain itu, survei juga memotret kesiapan setiap negara jika kebijakan haji akan mempertimbangkan pembatasan aspek umur maksimal 50 tahun.

Begitu juga soal kesiapan negara jika harus ada karantina sebelum perjalanan dan ketika tiba di Saudi. Juga tentang kesiapan setiap negara jika ada pengurangan kuota sebanyak 20 persen.

Endang mengungkapkan Pemerintah Arab Saudi mencabut jam malam di Makkah dan Madinah pada 27 April 2020.

Saat ini, mal, toko dan kafe sudah boleh bukan kembali sehingga ada kemungkinan penyelenggaraan haji tetap bisa dilaksanakan tahun ini.

Raja Salman juga dikabarkan telah menyetujui Majelis Kabinet soal pelaksanaan MoU tentang Fast Track bagi negara-negara pengirim jemaah haji.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini