Cek IMEI Kemenperin dan Potensi Kebocoran Data Digital, Mungkinkah Terjadi?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan kebijakan untuk memblokir peredaran ponsel ilegal alias black market di Indonesia. Caranya dengan mendata dan menghimpun nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang tertanam pada perangkat ponsel.

Meskipun demikian, banyak pihak menilai bisa saja ada potensi kebocoran data digital, saat para pemilik ponsel mengecek IMEI-nya di di situs resmi Kemenperin. Bahkan ada kecemasan bahwa data-data tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Pakar keamanan internet Alfons Tanujaya pun menanggapi hal ini. Ia mengatakan, secara sekilas situs tersebut sudah diamankan dengan Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) sehingga data IMEI yang dikirimkan sulit di sadap karena terenkripsi.

“Tetapi situs tersebut mengandung banyak celah keamanan sehubungan dengan PHP yang digunakan, mungkin hal ini bisa menjadi perhatian webmasternya,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Senin 20 April 2020.

Alfons pun menyarankan agar pemerintah harus melakukan pengelolaan data yang baik dan konservatif. Data sensitif seperti data kependudukan harus diamankan dan hanya bisa diakses oleh pemerintah dan dijaga dengan enkripsi.

Pun jika ingin meminta pihak ketiga mengakses data kependudukan dan data penting lainnya, EG Provider Telko atau pihak lain yang berkepentingan, data tersebut tidak boleh dikirimkan ke sistem provider dalam kondisi terenkripsi dan hanya server pemerintah yang bisa membaca data tersebut.

“Penerapan sertifikat pengamanan data harus diterapkan dengan konsisten dan konservatif sehingga bisa mencegah bocornya data di tengah jalan (pihak ke tiga),” katanya.

Alfons pun berharap agar skema layanan yang disediakan Kemenperin ini semata-mata hanya untuk mengecek, apakah IMEI sebuah ponsel terdaftar atau tidak. “Harusnya permintaan data ini dapat dikatakan sesuai dengan tujuan situs ini untuk cek IMEI dan tidak meminta data lainnya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini