Mulai Hari Ini, Menteri Bersuhu Tubuh 37,5 ke Atas, Dilarang Masuk Istana

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah ditemukan kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia, Istana Presiden menerapkan pemeriksaan suhu tubuh kepada siapa saja yang akan memasukinya, termasuk para menteri yang dipanggil Jokowi.

Salah satunya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate salah satu yang mengalaminya.

Ketika akan memasuki pintu kantor presiden, Jhonny harus menghadapi Paspampres yang menyodorkan alat pengukur suhu tubuh manusia seperti pistol.

Komandan Grup B Paspampres, Kolonel Asep Dicky Lukman, mengatakan pemeriksaan tersebut berlaku sejak Senin 2 Maret 2020 dan wajib dilakukan bagi setiap pengunjung termasuk pewarta yang masuk ke komplek Kantor Wapres.

“(Protokoler) baru, (berlaku) sampai waktu yang belum ditentukan,” kata Kolonel Dicky di Jakarta, Selasa 3 Maret 2020.

Serda Fandi dari Detasemen Kesehatan Paspampres mengatakan protokol yang berlaku adalah mengizinkan pengunjung yang bersuhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menyatakan mereka yang bersuhu tubuh 37,5 derajat celcius dilarang masuk Istana.

“Sekarang secara fisik dilakukan pengukuran setiap tamu yang akan datang ke istana. Seandainya 37,5 (derajat Celcius) mereka diminta untuk kembali, jadi tidak perlu masuk ke dalam Istana,” ujar Bey di Halaman Istana Kepresidenan, Selasa 3 Maret 2020.

Penerapan itu, menurut Bey, diberlakukan untuk siapa saja, baik itu pejabat dan semua yang akan ke istana, termasuk pegawai juga, Paspampres, dan juga wartawan bahkan para menteri.

Pemberlakukan tersebut, menurut Bey, dilakukan di seemua pintu masuk Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta.

Pemeriksaan itu dilakukan sampai kondisi Indonesia benar-benar dinyatakan stabil dari masalah corona.

Dia juga menyampaikan Pemerintah juga telah menunjuk juru bicara resmi untuk penanganan Virus Korona yaitu Achmad Yurianto, Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan (Pencegahanan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini