Pembantaian Rohingya, Sederet Pasukan Myanmar akan Diadili

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Sejumlah pasukan Myanmar kabarnya akan segera menghadapi pengadilan karena terbukti melakukan pelanggaran HAM dan terlibat genosida terhadap umat Muslim Rohingya di Rakhine.

Para tentara itu diseret ke pengadilan militer, setelah komisi khusus yang ditunjuk pemerintah Myanmar menemukan banyak bukti pelanggaran HAM dan kejahatan perang terhadap kaum minoritas.

Militer Myanmar dalam sebuah pernyataan menyebut, pihaknya telah mempelajari laporan panel dengan sangat terperinci dan sedang meninjau tuduhan tersebut. Pada Januari, panel menyimpulkan, bahwa beberapa anggota pasukan keamanan bertanggung jawab atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia selama tindakan keras yang dipimpin militer terhadap kelompok minoritas Rohingya pada 2017.

Di satu sisi, militer Myanmar mengaku bahwa mereka tengah melakukan aksi pencegahan pemberontakan oleh gerilyawan, yang diduga adalah etnis Rohingya. Panel yang ditunjuk pemerintah menyalahkan milisi Rohingya karena menyerang 30 pos polisi dan memprovokasi tindakan keras.

Selain itu, otoritas terkait juga tengah menyelidiki dugaan pelanggaran di dua desa. Pertama di desa Maung Nu, tempat 200 Muslim terbunuh setelah berlindung di satu rumah. Kedua di desa Chut Pyin, tempat puluhan lainnya diduga telah tewas.

“Pengadilan Penyelidikan akan menyelidiki insiden tersebut dan persidangan Pengadilan Militer akan diikuti sesuai dengan hukum dan sejalan dengan proses Peradilan Militer,” kata pernyataan militer.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini