Beda Pendapat dengan Jaksa Agung, DPR Bakal Gelar Rapat Gabungan Soal Pelanggaran HAM yang Berat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – DPR akan menggelar rapat gabungan untuk menuntaskan perbedaan pendapat soal pelanggaran HAM berat yang dituntut masyarakat seperti kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 dan sebagainya.

“Ini termasuk pelanggaran HAM berat, sudah kewajiban negara untuk menyelesaikannya,” ujar Masinton Pasaribu saat rapat Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung seperti dikutip Selasa 21 Januari 2020.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan tidak ada unsur pelanggaran HAM berat pada peristiwa tersebut.

Burhanuddin juga mengaku belum menerima laporan lengkap dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal kasus tersebut.

Sementara Komnas HAM mengaku sudah memberi laporan lengkap kepada Kejaksaan Agung soal kasus-kasus tersebut.(widyo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini