Usai Pilpres 2019, PNS Bakal Diguyur THR oleh Jokowi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Usai pilpres, Mei 2019 pemerintah bakal mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penetapan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Mudzakir mengatakan kini sedang melakukan finalisasi PP tersebut agar segera terbit dalam waktu dekat. Namun, dirinya tidak berspekulasi waktu tepatnya beleid itu resmi dikeluarkan.

“Insya Allah diberikan Mei 2019. PP sedang tahap finalisasi, kami harap secepatnya,” ujar Mudzakir.

Namun, berdasarkan surat yang beredar di lapangan disebutkan bahwa PP itu bakal terbit sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) pada 17 April 2019 mendatang. PP itu tak hanya soal THR, tapi juga menyangkut pemberian gaji ke-13.

Nantinya, PP mengenai THR dan gaji ke-13 itu akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai THR 2019 dan Gaji ke-13. Maka itu, Kementerian Keuangan meminta Kementerian PAN-RB untuk mempercepat penyelesaian PP.

Sekadar mengingatkan, komponen THR tahun lalu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jenis komponen yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2018 itu lebih banyak dari 2017 yang hanya terdiri dari gaji pokok.

Sementara itu, pemerintah pusat mengalokasikan belanja pegawai untuk pos belanja Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 224,41 triliun. Kemudian, untuk belanja pegawai di pos belanja non K/L sebesar Rp 157,15 triliun.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini