Waspada, Kemendagri Sebut Upaya Pecah Belah Bangsa Bakal Terjadi Tahun Depan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah terbanyak bakal berlangsung tahun depan. Tercatat ada 270 daerah yang melakukannya sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan terhadap produksi konflik yang membelah masyarakat sehingga mengancam persatuan bangsa.

“Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial yang terdiri dari hoax dan sejenisnya, terutama mendekati hari pelaksanaannya sehingga membuat suasana menjadi panas,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Bahtiar, di Jakarta, Minggu 15 Desember 2019.

Dia menganjurkan melawan kampanye hitam yang berpotensi memecah belah masyarakat dengan membuat kampanye positif.

Bahtiar memperkirakan politik identitas, politisasi SARA masih akan menjadi ancaman pada Pilkada tahun 2020 itu.

Ancaman dan potensi itu kata dia perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan menggelar pesta demokrasi.

Tidak bisa diserahkan kepada masing-masing instansi. Semua, baik pemerintah, penyelenggaran pemilihan umum, peserta maupun masyarakat harus bersatu melawan ancaman tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini