Pujian Prabowo ke SMA Taruna Nusantara, Bukan SMA Biasa

Baca Juga

MATAINDONESIA, MAGELANG – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut SMA Taruna Nusantara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bukan SMA biasa. ”Saya sebagai Menteri Pertahanan merasa perlu untuk datang dan melantik sendiri kepala sekolah yang baru, mungkin ada yang merasa aneh di luar kebiasaan, seorang menteri melantik kepada SMA,” kata Prabowo Subianto di Magelang, Sabtu 14 Desember 2019.

Hal ini sengaja dilakukannya untuk menggarisbawahi bahwa SMA Taruna Nusantara ini bukan SMA biasa. Menhan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Upacara Pengangkatan Sumpah dan Serah Terima Jabatan Kepala SMA Taruna Nusantara di Magelang dari Brigjen (Purnawirawan) Soebagio kepada Mayjen (Purn) Suhartono Suratman.

SMA Taruna Nusantara dibentuk, menurut Prabowo atas prakarsa, gagasan, dan inisiatif oleh Menteri Pertahanan Keamanan RI Jenderal L.B. Moerdani. ”Pada awal berdirinya sekolah ini, tanahnya pun milik negara, milik Tentara Nasional Indonesia. Yang menggagas dan memprakarsai adalah Jenderal TNI L.B. Moerdani, Panglima Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Pertahanan Keamanan,” katanya.

Menurut Prabowo, sengaja lembaga tersebut ditempatkan di Kementerian Pertahanan agar para siswa/siswi, para pamong, dan para guru, mengerti dan memahami pentingnya sekolah ini. ”Besarnya harapan pemimpin-pemimpin negara terhadap sekolah ini. Saya waktu itu masih muda, relatif pangkat mayor, saya ikut dalam penulisan-penulisan kertas-kertas konsep menuju kepada pembangunan sekolah ini,” katanya.

SMA Taruna Nusantara (biasa juga disebut Tarnus atau TN) adalah sebuah sekolah menengah tingkat atas berasrama yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Sekolah ini dikenal dengan penekanan pada nilai-nilai kejuangan, kebangsaan dan kebudayaan yang diejawantahkan ke dalam terpadunya aspek prestasi akademik, kesamaptaan jasmani, dan kemandirian.

Ide pembuatan sekolah menengah atas berbasis semi-militer ini dicetuskan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal LB Moerdani pada tanggal 20 Mei 1985 di Pendopo Agung Taman Siswa Yogyakarta. SMA TN diresmikan oleh Pangab (Panglima Angkatan Bersenjata) saat itu, Jenderal Try Sutrisno pada tahun 1990. Kampus yang menempati lahan seluas 18.5 hektare dan terdiri dari komplek akademis, asrama siswa, dan komplek perumahan pamong (guru), di atas tanah milik Akademi Militer.

Selama 6 tahun pertama, Taruna Nusantara hanya menerima laki-laki sebagai siswanya dengan jumlah sekitar 245 orang. Namun mulai tahun 1996, LPTTN membuat kebijaksanaan baru dengan menerima angkatan putri pertama sebanyak 70 orang. Untuk mengakomodasi perubahan ini, area sekolah ini pun diperluas menjadi 23 hektar.

Untuk menarik pemuda-pemudi terbaik dari seluruh strata sosial, LPTTN menawarkan beasiswa penuh kepada pelajar yang diterima dengan dukungan dana dari TNI yang mempunyai latar belakang politik dan keuangan yang kuat. Para tenaga pengajar (pamong) juga mendapat gaji yang di atas rata-rata, serta fasillitas lainnya. Namun, setelah krisis ekonomi dan perubahan politik pada tahun 1997, LPTTN mengalami kesulitan keuangan sehingga pada tahun 2001 menghentikan kebijakan beasiswa penuh ini.

Sekarang, pelajar terpilih yang mempunyai kesulitan keuangan tetap mendapatkan beasiswa yang diberikan baik oleh individual, perusahaan, maupun pemerintah daerah.

Berita Terbaru

Teror di Balik Dalih Perjuangan: Mengutuk Aksi Biadab OPM yang Menumbalkan Masa Depan Anak Papua

Oleh: Silas Tabuni *) Papua kembali berduka. Ruang kelas yang seharusnya menjadi persemaian peradaban dan masa depan bangsa justru ternoda oleh aksi kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan. Peristiwayang terjadi di Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi, 2 Februari 2026, bukan sekadar catatan kriminal biasa. Pembunuhan keji terhadap Frengki, seorang tenaga kependidikan yang tengah mendedikasikan hidupnya untuk memperbaiki fasilitasbelajar siswa, adalah serangan langsung terhadap nalar publik dan martabat bangsa. Aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang seringmengatasnamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menegaskan bahwa kelompok ini tidak lagi berjuang demi rakyat, melainkan telah menjadimesin teror yang menghambat kemajuan Papua. Kejadian bermula ketika ketenangan sekolah pecah oleh suara tembakan. Frengki, pria berusia55 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, berusaha menyelamatkan diri ke ruang guru saat para pelaku mengejarnya. Meski sempat ada upaya penghalangan dari rekan sejawatnya, Dason Wakla, keganasan para pelaku tidak terbendung. Frengki tewas dengan luka senjata tajamdi tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi para pendidik. Tindakan inimerupakan puncak dari demanusiualisasi yang dilakukan oleh OPM, di mana nyawa manusiadianggap sebagai komoditas politik yang murah. Narasi yang dibangun oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo setelah kejadian tersebut adalah polalama yang sangat klise dan tidak berdasar. Melalui siaran persnya, kelompok ini secara sepihakmelabeli korban sebagai agen intelijen negara yang menyamar. Klaim tak berdasar ini adalahupaya putus asa untuk melegitimasi pembunuhan warga sipil di mata internasional. Tanpa buktihukum maupun administratif yang valid, pelabelan "intelijen" menjadi vonis mati instan yang dikeluarkan oleh kelompok bersenjata tanpa proses peradilan apa pun. Sebaliknya, faktalapangan menunjukkan bahwa Frengki adalah warga sipil murni yang direkrut pihak sekolahsejak Desember 2025 untuk membantu pengadaan kursi dan meja belajar. Ia bukan aparat, bukanpemegang senjata, dan sama sekali tidak memiliki rekam jejak militer. Klaim sepihak Mayor Kopitua Heluka yang menyatakan Yahukimo sebagai zona perang danmemerintahkan penutupan fasilitas publik seperti sekolah serta rumah sakit adalah bentukpembangkangan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar. Menginstruksikan wargapendatang untuk angkat kaki dan mengancam keselamatan siapa pun yang bekerja sama denganpemerintah merupakan strategi intimidasi yang bertujuan menciptakan kekosongan sosial di Papua. Jika sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan ditutup, maka yang paling dirugikanadalah masyarakat asli Papua sendiri yang akan kehilangan hak pendidikan dan kesehatan. OPM secara sadar sedang menghancurkan fondasi kesejahteraan Papua demi agenda sempit mereka. Pemerintah, melalui langkah-langkah strategisnya, harus menyikapi fenomena ini denganketegasan yang tidak setengah-setengah. Agenda pemerintah untuk mempercepat pembangunandan integrasi kesejahteraan di Papua tidak boleh surut hanya karena teror. Justru, kehadirannegara harus semakin nyata untuk mengisi ruang-ruang yang coba dikuasai oleh rasa takut. Penguatan keamanan di objek vital seperti sekolah dan fasilitas kesehatan adalah harga mati. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini