Mantul, Indonesia Punya Museum HAM Pertama di Asia Tenggara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Indonesia bakal memiliki sebuah museum yang mungkin menjadi satu-satunya di Asia Tenggara yaitu Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.

Siapa itu Munir? Nama lengkapnya Munir Said Thalib yang lahir di Malang 8 Desember 1965 dan biasa dipanggil Cak Munir.

Lelaki keturunan Arab itu sebelum wafatnya merupakan aktivis garis keras HAM. Dia mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemantau HAM, KontraS dan terakhir Imparsial.

Munir meninggal dengan cara yang kontroversial. Banyak aktivis menuding dia wafat karena diracun saat dalam penerbangan Jakarta – Amsterdam untuk melanjutkan studi masternya di Universitas Leiden.

Tudingan itu karena kursi yang diduduki almarhum dalam pesawat tersebut sejatinya untuk seorang pilot Garuda yang sedang off, Polycarpus Budihari Priyanto. Hal itu bisa terjadi karena Polycarpus menawarinya bertukar tempat duduk sehingga kejadian tersebut dipakai sebagai alasan menetapkan dia sebagai tersangka.

Hal lain yang menjadi kontroversi kematian Munir adalah sesungguhnya dia sudah dalam keadaan sakit saat melakukan perjalanan tersebut.

Apakah kisah tersebut juga akan bisa kita temui di Museum Munir nanti? Saat peletakan batu pertama pembangunannya, belum bisa dipastikan.

Namun, yang jelas bangunan Museum di Kota Batu Malang tersebut akan berisi barang-barang pengingat peristiwa HAM, khususnya yang berkaitan dengan almarhum Munir. Istri Munir, Suciwati sempat menyatakan museum tersebut sebagai pengingat khususnya untuk almarhum suaminya.

Siapa saja diharapkan bisa mengakses bangunan itu, mulai dari anak-anak sampai penyandang disabilitas.

Lantai satunya nanti akan dibuat kids corner yang akan menjadi tempat bermain bagi anak-anak sambil belajar HAM.

Peletakan batu pertama museum itu dilakukan bertepatan dengan ulang tahun Munir 8 Desember 2019. Dananya berasal dari APBD Jawa Timur senilai Rp 10 miliar.

Menurut Gubernur Khofifar Indar Parawansa, awalnya anggaran itu hanya Rp 5 miliar. Namun pada perkembangannya terhadap beberapa maksimalisasi ruang sehingga membengkak. Khofifah berjanji mencari solusi kekurangan dana pembangunan tersebut.(Yuri Giantini)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini