Menag Sebut Ada ‘Pengantin’ Bom di Intansi Pemerintah

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengungkapkan bahwa ada seorang yang bekerja di instansi pemerintah siap menjadi pelaku bom bunuh diri atau pengantin.

“Saya masih ingat salah satu teman, pimpinan di sebuah instansi yang hukum juga mengatakan pada saya, mohon maaf di depan sidang kabinet terbatas, ‘Pak kalau di saya harus saya akui malah ada yang sudah siap menjadi ‘pengantin’ dan malah perempuan lagi’,” kata Fachrul saat memberi sambutan dalam acara Sarasehan Bintalad TA 2019 di Mabes AD Binas Pembinaan Mental, Jalan Kesatrian VI, Matraman, Jakarta Timur, Rabu 20 November 2019.

Dia mengatakan bersyukur hal tersebut mampu diungkap sebelum aksi tersebut terjadi. “Untung terungkap. Kalau nggak terungkap bagaimana bahayanya. Dia berada di lingkaran dekat kita tahu-tahu dia siap jadi ‘pengantin’,” katanya.

Fachrul kemudian memberi analogi jika orang yang siap menjadi ‘pengantin’ itu beraksi. Menurutnya, orang-orang bisa saja tidak sadar karena pelaku adalah orang yang dikenal.

“Mungkin kita lihat dia dadanya keliatan membusung, seksi, padahal di dalam dadanya itu mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Tiba-tiba meledak di dekat pimpinan,” katanya.

Fachrul kemudian menyinggung pernyataan mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang menyebut kurang-lebih 3 persen anggota TNI terpapar paham radikal. Dia mengatakan TNI harus memaknai itu sebagai peringatan agar terus berupaya menangkal paham radikal di lingkup internal lembaganya.

“Jadi nggak usah juga kita mengatakan kita bersih. Jadi saya sependapat peringatan Menhan atau mantan Menhan itu hendaknya jadi kewaspadaan kita bersama,” katanya.

Namun Fachrul enggan menjelaskan instansi yang dimaksudnya. Dia hanya mengingatkan masalah ajaran terorisme tak bisa dianggap enteng.

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini