Awas Hoax! Pemangkasan Eselon III dan IV Bukan Berarti Pengurangan Pegawai

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Beredar informasi sesat terkait keputusan Presiden Joko Widodo merampingkan jabatan struktural dengan memangkas eselon III dan IV. Informasi itu menyebut, akan banyak pegawai negeri yang diberhentikan. Benarkah demikian?

Dijelaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, pemangkasan eselon III dan IV sama sekali tak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai negeri, bahkan kenaikan pangkat dan gaji.

Keputusan ini, kata Pratikno, semata-mata hanya untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam birokrasi yang terkenal berbelit dan berlapis-lapis.

“Jadi kalau eselon III-IV berkurang, rentang jadi pendek, sekaligus dibuka ruang selebar-lebarnya untuk jabatan fungsional,” kata Pratikno, Kamis 7 November 2019.

Lebih lanjut, ia menyebut, nantinya jabatan fungsional akan diisi oleh orang-orang dengan dengan keahlian khusus di bidangnya, seperti para akuntan yang akan ditempatkan untuk mengisi bagian keuangan.

“Ini bagian penting dari upaya kita melakukan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ditambahkan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, para pegawai diminta tak khawatir, karena pemangkasan eselon III dan IV tak akan mengurangi gaji atau upah pegawai.

Kata dia, pemangkasan eselonisasi aparatur sipil negara itu merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang berkeinginan eselonisasi pejabat negara kini menjadi 2 level saja.

“Nggak dipangkas. Tapi diubah jabatannya menjadi fungsional supaya lebih efektif, efisien. Mempercepat birokrasi,” ujar Tjahjo, baru-baru ini.

 

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini